Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rombongan Anas Dipukul, PD Serahkan ke Polisi

Kompas.com - 24/05/2012, 15:10 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat menyerahkan kasus pemukulan salah satu rombongan pengurus DPP Partai Demokrat di Bandara Babullah Ternate, Kamis (24/5/2012), kepada Kepolisian. Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum dan Sekretaris Jenderal Demokrat Edhi Baskoro Yudhoyono alias Ibas ikut dalam rombongan.

"Kalau ada anarkis, nanti jelas kita serahkan ke Kepolisian biar ditindak secara hukum," kata Ketua DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, sore ini.

Ruhut mengatakan, di internal juga akan melalukan penyelidikan. Akan ada sanksi bagi kader yang terbukti terlibat kekerasan. "Dalam demokrasi harus siap menang siap kalah. Di internal, siapapun kader yang anarkis pasti ada sanksinya," kata Ruhut.

Sebelumnya, Anas, Ibas, dan 10 pengurus DPP Demokrat datang ke Ternate untuk menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) DPD I Partai Demokrat Maluku Utara. Musda itu akan memilih Ketua DPD I yang baru. Ada dua calon yakni Thaib Armaiyn (Gubernur Maluku Utara) dan Rahmi Husen (anggota DPRD Maluku Utara).

Saat tiba di Bandara Babullah, ratusan pendukung Thaib sudah menunggu rombongan. Simpatisan partai ini malah melakukan penolakan terhadap Anas bersama rombongan, agar tidak menghadiri pelaksanaan Musda yang rencananya digelar di Bela Internasional Hotel. "Mereka merasa calonnya akan kalah. Lihat situasi yang tidak kondusif, rombongan langsung kembali ke Jakarta dengan pesawat yang sama. Musda akhirnya ditunda," kata Ruhut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

    KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

    Nasional
    Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

    Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

    Nasional
    Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

    Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

    Nasional
    Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

    Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

    Nasional
    MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

    MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

    Nasional
    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Nasional
    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    Nasional
    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Nasional
    Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

    Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

    Nasional
    Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

    Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

    Nasional
    Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

    Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

    Nasional
    Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

    Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com