Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Diminta Usut Bupati Garut Aceng Fikri

Kompas.com - 24/05/2012, 12:35 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ratusan warga Jawa Barat yang menamakan diri mereka Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) menggelar aksi di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Kuningan, Jakarta, Kamis (24/5/2012). Mereka menuntut KPK mengusut dugaan korupsi yang dilakukan Bupati Garut, Jawa Barat, Aceng Fikri, terkait proses pemilihan Wakil Bupati Garut pengganti Dicky Candra.

"Kita sudah melaporkan ke KPK pada 2011 kemarin, indikasi penyimpangan anggaran sehingga merugikan keuangan negara miliaran rupiah," kata salah satu pengunjuk rasa dalam orasinya.

Berdasarkan pengamatan Kompas.com, ratusan warga Jawa Barat yang antara lain berasal dari Garut, Subang, Bandung, Bandung Barat, dan Ciamis, itu mengenakan pakaian seragam berwarna hitam diselingi kuning. Mereka menggelar orasi di atas mobil bak terbuka yang dilengkapi dengan pengeras suara. Banyaknya pengunjuk rasa yang memblokade sebagian ruas Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, depan gedung KPK itu membuat arus lalu lintas terhambat.

Dalam selebaran yang dibagikan, para pengunjuk rasa tersebut mempertanyakan mengapa KPK tidak juga memproses laporan mereka soal dugaan penyelewengan yang dilakukan Bupati Aceng dan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Garut itu. Menurut mereka, Bupati Aceng dan sejumlah anggota DPRD di sana menerima pemberian uang terkait pemilihan wakil bupati Garut untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut setelah ditinggal Dicky Candra pada 5 Desember 2011 lalu.

"Pemerintahan di Garut karut-marut, dana APBN menjadi bancakan. KPK ini sebagai penegak hukum harus berpihak kepada masyarakat. Korupsi tidak akan selesai kalau KPK-nya setengah-setengah," kata salah satu pengunjuk rasa.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Aceng Fikri dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Garut atas dugaan menjual kursi calon wakil bupati. Salah satu calon wakil bupati, yakni Asep Kurniajaya, mengaku dimintai uang Rp 1,4 miliar. Tuduhan ini pun dibantah Aceng. Pria yang duduk sebagai bupati melalui jalur independen itu melaporkan balik orang yang menuduhnya. Aceng menilai nama baiknya telah dicemarkan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com