Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menhub Minta Keluarga Ikhlas Melepas Jenazah

Kompas.com - 23/05/2012, 11:00 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan RI, EE Mangindaan, meminta pihak keluarga korban Sukhoi Superjet 100 agar tabah melepas jenazah. Keluarga diminta ikhlas dan selalu mendoakan anggota keluarganya yang telah menjadi korban kecelakaan pesawat asal Rusia tersebut.

"Bagi keluarga yang ditinggalkan kami doakan agar diberi ketabahan, kesabaran, kekuatan lahir dan batin untuk menerima musibah ini dengan penuh iman dan tawakal," ungkap Mangindaan, Rabu (23/5/2012), dalam ucapan bela sungkawanya di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Mangindaan menuturkan peristiwa jatuhnya pesawat Sukhoi merupakan peristiwa yang tidak diinginkan. Bangsa Indonesia, lanjutnya, telah kehilangan sejumlah putra putri terbaiknya di bidang kedirgantaraan, penerbangan, dan jurnalistik.

"Takdir sudah berkata lain. Saya berharap kepada keluarga korban dapat menerima jenazah dengan ikhlas untuk selanjutnya bisa dikebumikan sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing," imbuh Mangindaan.

Sebelumnya, sebanyak 45 peti jenazah sudah diserahterimakan dari pihak tim Disaster and Victim (DVI) Mabes Polri yang diwakili Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan Mabes Polri, Brigadir Jenderal Ahmad Mussadeq kepada Badan SAR Nasional yang diwakili Kepala Basarnas Marsekal Madya Soedaryatmo di Bandara Halim Perdana Kusuma. Selanjutnya, jenazah akan dibawa ke rumah duka atau pun langsung dikebumikan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

    KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

    Nasional
    Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

    Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

    Nasional
    Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

    Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

    Nasional
    Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

    Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

    Nasional
    MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

    MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

    Nasional
    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Nasional
    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    Nasional
    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Nasional
    Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

    Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

    Nasional
    Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

    Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

    Nasional
    Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

    Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

    Nasional
    Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

    Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com