Kembalikan Arah Reformasi pada Jalan yang Benar

JAKARTA, KOMPAS.com - Reformasi 1998 memang berhasil menurunkan Soeharto sebagai penguasa rezim Orde Baru selama 33 tahun. Namun hingga 14 tahun ini, proses perubahan belum berhasil membenahi sistem demokrasi Indonesia dengan orientasi jelas.

"Reformasi justru membuka pintu gerbang bagi liberasi politik dan ekonomi yang kapitalistik. Demokrasi menjadi ajang perebutan kekuasan dengan menghalalkan segala cara," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Fadli Zon, di Jakarta, Senin (21/5/2012).

"Demokrasi kita saat ini cenderung prosedural, mahal, dan menyuburkan korupsi. Reformasi dibajak oligarki elite politik yang bermodal dan punya jaringan. Jika dibiarkan, kita akan semakin jauh dari cita-cita Reformasi, bahkan cita-cita bangsa ini," tambahnya

Fadli Zon mengajak rakyat Indonesia untuk mengevaluasi perjalanan reformasi, dan menata ulang sistem demokrasi sehingga menjadi lebih baik. Jika tidak, kita akan tersesat, oligarki semakin merajalela, bahkan menumbuhkan politik dinasti.

Semua produk undang-undang harus mengacu pada Pancasila dan UUD 1945 yang menekankan tujuan kesejahtaraan rakyat, perlindungan terhadap segenap tumpah darah Indonesia, serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

"Kita harus mengambalikan arah Reformasi sehingga membawa bangsa menuju kebangkitan dan kemajuan. Jika itu sulit dilakukan pemerintahan sekarang, mungkin kita berharap kepada pemerintahan masa mendatang," kata Fadli Zon.