Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana: Soal Lady Gaga, Polisi Tak Boleh Berpihak

Kompas.com - 21/05/2012, 17:39 WIB
Hindra Liu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Istana Kepresidenan meminta kepolisian tidak berpihak kepada satu kelompok terkait penyelenggaraan konser Lady Gaga bertajuk "The Born This Way Ball Tour" pada 3 Juni 2012 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Polisi harus mendengarkan aspirasi dari semua pihak, baik yang mendukung dan menentang konser yang dimotori promotor Big Dady.

"Pemerintah juga perlu mendengarkan semua aspirasi," kata Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha kepada para wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/7/2012).

Menurut Julian, baik pihak yang mendukung dan menentang perlu duduk bersama dan mencari solusi yang paling baik terkait penyelenggaraan konser yang berlangsung sekitar 2-3 jam ini. Sebuah keputusan diambil berdasarkan kesepahaman semua pihak. Namun, Julian meminta masyarakat menghormati putusan yang akan diambil Polri. "Karena polisi yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban masyarakat," kata Julian.

Saat ini Polri masih menganalisis rencana konser Lady Gaga. Belum ada putusan final terkait pemberian izin penyelenggaraan konser. "Kepolisian masih mengevaluasi, menganalisis, dan mengoordinasikan masalah ini. Masih ada waktu, mudah-mudahan antara yang pro dan kontra bisa dicarikan titik temu," kata Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto.

Menurut Djoko, posisi pemerintah adalah menghargai setiap pendapat atau opini dari mana pun, baik yang pro maupun kontra dengan adanya konser Lady Gaga di Indonesia. Kementerian Polhukam dan kepolisian tengah mencari titik temu atau kompromi atas pro kontra itu.

"Sekarang sangat mencuat seolah-olah kepolisian lemah sehingga kepolisian menyetujui (konser itu) dibatalkan atas dasar desakan sekelompok kecil masyarakat. Sebenarnya kejadiannya tidak seperti itu," katanya.

Dari komunikasi yang dilakukannya dengan Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo, Djoko menyampaikan bahwa Polri sedang menganalisis dan mengevaluasi semua masukan dan opini masyarakat. Tujuannya agar setiap penyelenggaraan konser dari luar negeri itu mempertimbangkan seluruh aspek, baik keamanan maupun kenyamanan, serta bagaimana publik terpuaskan oleh pertunjukan itu.

Djoko membantah bahwa evaluasi dan analisis itu hanya sekadar mengikuti desakan atau pandangan suatu kelompok. Djoko juga telah menginstruksikan agar kepolisian berkompromi dan berkoordinasi dengan pihak penyelenggara dan manajemen artisnya. "Instruksi saya apa bisa dikompromikan, diberi persyaratan, misalnya penampilannya harus sesuai dengan budaya sosial masyarakat di Indonesia. Lagu-lagu dan syairnya disesuaikan dengan kondisi sosial di Indonesia, kemudian tata panggung dan geraknya," kata Djoko.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Nasional
    Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

    Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

    Nasional
    Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

    Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

    Nasional
    Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

    Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

    Nasional
    Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

    Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

    Nasional
    Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

    Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

    Nasional
    Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

    Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

    Nasional
    Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

    Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

    Nasional
    KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

    KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

    Nasional
    Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

    Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

    Nasional
    Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

    Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

    Nasional
    Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

    Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

    Nasional
    Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

    Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com