Sabtu, 1 November 2014

News / Nasional

Sultan: Pluralisme Ditentukan Negosiasi Politik

Minggu, 20 Mei 2012 | 17:08 WIB

YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Raja Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat Sultan Hamengku Buwono X meminta pemikir Islam meluruskan pengertian pluralisme supaya tidak ada kerancuan yang bisa membangkitkan pertikaian. Sebab, keseragaman bukan pilihan bagi masyarakat yang beragam.

"Muslim di Indonesia terbiasa dengan keberagaman beragama. Namun, diterima hanya sebagai fakta, bukan sebuah prinsipnya yang mengarahkan. Masa depan pluralisme di Indonesia masih ditentukan oleh negosiasi politik antara elite agama dengan negara, bukan oleh nilai-nilai yang diakui bersama. Akibatnya, toleransi keagamaan di Indonesia berdiri di atas pijakan pluralisme yang rapuh," kata Sultan dalam acara "Mengukuhkan Kembali Identitas Kebhinekaan Indonesia: Berangkat dari Yogyakarta", Minggu (20/5/2012).

Sultan juga mengajak masyarakat memandang kebhinekaan atau pluralitas sebagai unsur perekat dan kekuatan bangsa, bukan sebaliknya menjadi kelemahan yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Masalah pluralisme lebih disebabkan oleh perbedaan pandangan terkait arti dari pluralisme dalam arti bahasa Inggris dengan pluralisme sebagai paham religius artifisial.

"Dalam paparan ini saya tidak hendak membatasi pada satu pengertian tentang pluralisme dan memetakan kelompok yang pro dan kontra. Agar dapat bersikap obyektif dan jujur, izinkanlah saya menawarkan alternatif jalan tengah dengan meminimalisir penggunaaan terminologi 'pluralisme' karena 'pluralisme' itu sangat beragam," kata Sultan.

Selain itu, Sultan mengajak seluruh masyarakat Yogyakarta untuk meneguhkan kembali jati diri bangsa sebagai penghuni negara maritim. Dengan mengubah paradigma agraris tradisional ke arah paradigma maritim yang rasional dan berwawasam global.

Menurut Sultan, kegemilangan masa lalu akan hanya menjadi wacana tanpa makna jika memang kepemimpinan nasional tidak segera memutar kendali ke arah visi negara maritim. "Mari kita jaga jangan sampai Indonesia menjadi negara gagal yang menunggu saat keruntuhannya. Karena itu, kerja-kerja pembangunan yang mengokohkan peradaban bangsa hendaknya dilakukan secara menyeluruh berkelanjutan tanpa meninggalkan aspek-aspek spiritual bangsa. Kemajuan sains dan teknologi harus didasari spiritualitas sebab, jika tidak, hanya akan menghasilkan pembangunan yang timpang, menghamburkan potensi akal, dan kurang membawa kemaslahatan," papar Sultan.


Penulis: Kontributor Yogyakarta, Sutarmi
Editor : Glori K. Wadrianto