Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polisi Diminta Transparan soal Lady Gaga

Kompas.com - 16/05/2012, 11:31 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepolisian diminta menjelaskan secara transparan mengenai tidak diberikannya rekomendasi atas konser Lady Gaga yang hendak digelar pada 3 Juni 2012. Sikap Polda Metro Jaya itu dinilai janggal.

"Aparat harus jelaskan secara transparan kepada masyarakat apa alasan melarang konser. Masyarakat harus tau. Kenapa baru sekarang (tak diberi izin)? Rencana konser kan sudah lama, masyarakat sudah beli tiket," kata anggota Komisi III DPR, Saan Mustofa, di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (16/5/2012).

Sebelumnya, Polda Metro Jaya tak memberi rekomendasi lantaran banyak pihak memberikan masukan agar melarang konser itu karena penampilan Lady Gaga dinilai tidak sesuai dengan budaya dan moral bangsa Indonesia.

Polda Metro menyebut penampilan Lady Gaga dalam konser-konser sebelumnya memperlihatkan aurat dan gerakan-gerakan erotis. Hal itu bertentangan dengan moral dan budaya bangsa Indonesia.

Saan mengatakan, kepolisian harus mengungkapkan siapa saja pihak yang mendesak agar izin keramaian tak diberikan.

Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin menilai kepolisian gamang dalam melaksanakan tugas pokoknya. Kepolisian, kata dia, tidak percaya diri ketika dihadapkan dengan sekelompok orang atau organisasi masyarakat yang memaksakan kehendak.

Menurut Tubagus, sikap kepolisian—tak memberikan rekomendasi itu—menjadi preseden buruk terhadap penegakan hukum di seluruh wilayah Indonesia. "Artinya, masyarakat sudah semakin tak percaya terhadap aparat ketika aparat mudah didikte," katanya.

Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan, "Negara gagal menjaga semangat pluralisme. Seni harus dipandang sebagai karya. Andaikan ada yang kurang diterima oleh sebagian masyarakat, selesaikanlah dengan cara bermartabat, bukan dengan cara mengancam, intimidasi, atau tindakan kekerasan."

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

    Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

    Nasional
    Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

    Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

    Nasional
    Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

    Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

    Nasional
    Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

    Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

    Nasional
    Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

    Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

    Nasional
    Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

    Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

    Nasional
    Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

    Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

    Nasional
    Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

    Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

    Nasional
    Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

    Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

    Nasional
    Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

    Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

    Nasional
    Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

    Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

    Nasional
    Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

    Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

    Nasional
    Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

    Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

    Nasional
    Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

    Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

    Nasional
    Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

    Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com