Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demo Terbang Sukhoi Kantongi Izin 3 Kementerian

Kompas.com - 10/05/2012, 17:56 WIB
Ester Meryana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Herry Bakti, menegaskan bahwa penerbangan pesawat Sukhoi Superjet 100 yang jatuh di Gunung Salak, Bogor, Jawa Barat pada Rabu (9/5/2012), telah mendapatkan izin dari tiga Kementerian, yakni Kementerian Luar Negeri, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kementerian Perhubungan.

"Mereka sudah minta izin dalam rangka penerbangan di Indonesia. Ini pesawat asing yang terbang di Indonesia jadi harus punya izin. Izin dikeluarkan dari Kemenlu, TNI, dan terakhir dari Dirjen Perhubungan Udara. Izin sudah diberikan Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan demo flight ini," sebut Herry, di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis (10/5/2012).

Herry mengatakan, pihak Sukhoi memilih rute untuk terbang di atas Lapangan Atang Sendjaja, Bogor. Itu merupakan lapangan untuk landasan militer. "Itu base helikopter TNI AU," sambung dia.

Herry menyebutkan, Sukhoi mungkin saja memilih lapangan tersebut karena frekuensi penerbangan di atasnya tidak padat. Bila memilih di daerah utara, maka Sukhoi akan bertemu lalu lintas penerbangan yang padat. "Jadi boleh saja," sebutnya.

Posisi terbang dengan ketinggian 6.000 kaki, kata Herry, tidak masalah bila di atas Lapangan Atang Sendjaja. Tapi Herry belum bisa menyimpulkan apakah Sukhoi terbang keluar dari jalur yang telah direncanakan. "Kita belum tahu (apakah dia keluar jalur)," pungkas Herry yang menyebutkan akan menunggu hasil investigasi untuk mengetahui hal itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

    Nasional
    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Nasional
    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Nasional
    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Nasional
    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    Nasional
    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Nasional
    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com