8 Persoalan Ketenagakerjaan Menurut Didik Rachbini

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat ekonomi Didik J. Rachbini coba menyoroti masalah perburuhan dari secara lebih umum. Ada delapan pokok permasalahan yang menurut Didik bersumbangsih terhadap kehidupan kalangan pekerja yang masih di bawah standar.

"Masalah pertama, jumlah pengangguran terbuka menurun, namun jumlah penganggur terselubung naik," kata Didik dalam dialog tentang masalah perburuhan di Energi Tower, SCBD, Jakarta Selatan, Selasa (1/5/2012) sore.

Dalam data yang dimilikinya, jumlah pengangguran terbuka mengalami penurunan pada periode 2007 - 2011 dari 10 juta menjadi 7,7 juta. Namun, yang menjadi persoalan adalah jumlah pengangguran terselubung pada periode yang sama justru mengalami peningkatan, dari 30, 91 juta pada 2007 menjadi 37 juta pada 2011.

Pengangguran terselubung adalah orang - orang yang bekerja jauh di bawah jam kerja rata-rata dan memiliki pendapatan di bawah kemampuan sebenarnya. Alhasil mereka mendapatkan pendapatan yang jauh di bawah kemampuan sebenarnya.

"Jumlah orang yang terpaksa harus bekerja di bawah 35 jam terus bertambah. Mereka adalah orang-orang yang punya kemampuan tapi tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai," kata Didik.

Masalah kedua, menurut Didik, terkait dengan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pekerja di Indonesia masih didominasi oleh mereka yang kurang terdidik. Pada tahun 2011, misalnya, SDM Indonesia terdiri atas 49,40 persen lulusan SD, 18,87 persen lulusan SMP, 15, 61 persen lulusan SMU, dan 8,07 persen lulusan SMK.

Lulusan Diploma dan sarjana hanya mencapai 8 persen tenaga kerja Indonesia, dengan komposisi lulusan diploma 2,89 persen dan lulusan sarjana 5,15 persen.

"Akibat lanjutnya pekerja memiliki daya tawar yang lemah, tidak memiliki kemampuan untuk berpindah kerja kalau ada ketidakadilan atau ada hal yang tidak tepat di lingkungan kerjanya," kata Didik.

Masalah ketiga adalah jumlah tenaga kerja di sekotr informal jauh lebih besar dibandingkan mereka yang bekerja di sektor formal. Hal ini tak lepas dari banyaknya pekerja yang di-PHK perusahaan. "Mereka terlempar ke sektor informal. Jumlahnya mencapai 70-an juta," papar Didik.

Poin keempat Didik adalah masalah lemahnya pendidikan kewirausahaan di Indonesia. Tak heran bila jumlah pengangguran terbuka di Indonesia adalah yang terbesar di ASEAN. Banyak tenaga kerja yang setelah di-PHK kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

Demikian pula, para lulusan dari bidang pendidikan umum kesulitan untuk menciptakan usaha sendiri. Persoalan berikutnya adalah mengenai upah minimum yang biasanya tidak sesuai dengan standar hidup yang layak.

Hal ini mempengaruhi persoalan berikutnya mengenai kesejahteraan pekerja akibat upah riil buruh yang menurun. Standar upah minimum yang ditetapkan pemerintah kerap tidak sejalan dengan laju inflasi dan tingkat kebutuhan tenaga kerja.

"Masalah ke delapan adalah biaya siluman lebih besar dari biaya buruh. Itu tentang sogok-menyogok dan biaya birokrasi yg tinggi," kata Didik.

Seandainya biaya siluman dan biaya untuk memenuhi urusan birokrasi tidak sebesar saat ini, Didik meyakini keuntungan yang diperoleh perusahaan bisa disalurkan untuk kesejahteraan karyawannya. "Pengusaha bisa ngasih porsi yang lebih besar untuk gaji karyawan," tandas Didik menutup uraiannya.

Menurut bakal calon wakil Gubernur DKI Jakarta yang diusung PKS masalah nasional tersebut tidak berbeda jauh dengan masalah ketenagakerjaan yang dihadapi Provinsi DKI Jakarta.

Karena itu, ia bersama pasangannya Hidayat Nur Wahid, telah menyiapkan program-program untuk mengatasi problem-problem tersebut. Dalam paparannya, Didik didampingi praktisi masalah perburuhan Juju Purwantoro.

Juju telah bergabung ke dalam tim Didik untuk menangani bidang ketenagakerjaan dan advokasi.