Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ical: Kader Lain yang Mau "Nyapres" Harus Keluar

Kompas.com - 27/04/2012, 23:25 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie alias Ical mengatakan, jika ada kader Partai Golkar (PG) yang ingin maju sebagai calon presiden di Pemilu 2014 dengan dicalonkan partai politik lain, maka yang bersangkutan harus keluar dari PG. Menurut Ical, hal itu sesuai hasil rapat pimpinan nasional II.

"Siapa pun dari Partai Golkar yang mencalonkan diri tetapi diusung partai lain, maka harus mengundurkan diri dari jabatan struktural partai maupun jabatan politik," kata Ical seusai rapat pengurus DPP PG di Kantor DPP PG di Jakarta, Jumat (27/4/2012) malam.

Ical mengatakan, DPP PG sepakat untuk menggelar rapimnasus pada Juni 2012. Agenda rapimnasus itu, kata Ical, akan meneruskan hasil rapimnas II, yakni menetapkan dirinya sebagai capres.

"Siapa pun di dalam DPP dan dewan pertimbangan harus tunduk pada keputusan rapimnas. Jika DPP Partai Golkar tidak menjalankan mandat rapimnas, maka DPP dinyatakan melanggar," kata Ical.

Ical menambahkan, hingga saat ini sudah 31 dari 33 DPD I yang mendukung dirinya sebagai capres. Hanya DPD Provinsi Riau dan Aceh yang belum menyatakan sikapnya.

Wakil Sekretaris Jenderal PG Nurul Arifin mengatakan, pihaknya tidak akan membicarakan kemungkinan calon lain selain Ical. Menurut dia, tidak ada penolakan dari DPD II seperti yang dilontarkan beberapa kader daerah.

Nurul menolak jika Ical disebut ambisius untuk menjadi presiden. "Bukan ambisius. Memang harus seperti itu partai bekerja. Pertanyaannya, mengapa harus ada penolakan jika kita sepakat memberi mandat kepada Aburizal sebagai ketua umum? Seharusnya dari awal kita sudah tahu bahwa ketua umum diproyeksikan untuk capres," kata Nurul.

Seperti diberitakan, mantan Ketua Umum PG Jusuf Kalla secara terbuka sudah menyampaikan kesediaannya untuk maju sebagai capres. Hasil jajak pendapat Centre for Strategic and International Studies (CSIS) yang digelar pada Januari 2012 menunjukkan tingkat dukungan publik dan popularitas JK masih di atas Ical.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

    KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

    Nasional
    Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

    Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

    Nasional
    Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

    Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

    Nasional
    Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

    Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

    Nasional
    KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

    KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

    Nasional
    Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

    Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

    Nasional
    Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

    Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

    Nasional
    Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

    Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

    Nasional
    Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

    Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

    Nasional
    Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

    Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

    Nasional
    Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

    Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

    Nasional
    Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

    Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

    Nasional
    Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

    Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

    Nasional
    Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

    Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

    Nasional
    Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

    Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com