Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BNP2TKI Tugaskan Pejabat Polisinya ke Malaysia

Kompas.com - 24/04/2012, 17:02 WIB
Imam Prihadiyoko

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atau BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat telah menugaskan Direktur Pengamanan Kedeputian Perlindungan BNP2TKI Brigjen (Pol) Bambang Purwanto  ke Malaysia.

Penugasan itu untuk menindaklanjuti kasus kematian tiga TKI asal Desa Pancor Kopong, Pringgasela Selatan, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), akibat penembakan oleh Polisi Diraja Malaysia (PDRM) pada 25 Maret 2012 di kawasan Port Dickson, Negeri Sembilan,  negara itu.

"Hari ini kami memberangkatkan pejabat polisi dari BNP2TKI, untuk menelusuri serta memperjelas adanya tragedi penembakan tiga TKI, dengan berkoordinasi Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur di samping diharapkan bisa bekerja sama dengan pihak kepolisian yang ada di Malaysia," ujar Jumhur, ketika menghubungi Kompas di Jakarta, Selasa (24/4/2012).

Dengan penugasan langsung ini, kata Jumhur, akan segera diperoleh kejelasan tentang motif penembakan tidak manusiawi yang juga cenderung barbar, sebagaimana dilakukan Polisi Diraja Malaysia terhadap para TKI tersebut.

Cara penanganan oleh Polisi Diraja Malaysia membuat nyawa tiga TKI, yakni  Herman (34), Abdul Kadir Jaelani (25), dan Mad Nur (28), meninggal secara mengenaskan.

"Harusnya, kan, ada cara lain untuk melumpuhkan para TKI itu, dan tidak perlu ditembaki dengan bengis," tutur Jumhur.

Selain keberatan, Jumhur juga protes keras terhadap tindakan polisi Malaysia karena hal itu dianggap terlalu merendahkan nyawa TKI. Ia menambahkan, pemerintah dimungkinkan menyampaikan protes secara resmi melalui saluran diplomatik, terkait kasus penembakan itu.

Terkait dugaan jasad TKI yang menjadi korban perdagangan tubuh orang, menurut  Jumhur, masih spekulatif dan akan ikut diselidiki oleh pejabat BNP2TKI yang berangkat ke Malaysia.

Jumhur mengatakan, ia mendukung jika keluarga korban mengajukan otopsi ulang di Tanah Air terhadap jenazah tiga TKI yang telah dimakamkan di kampung halamannya pada 6 April 2012, setelah sebelumnya dipulangkan ke Indonesia pada 5 April 2012.

"BNP2TKI akan memfasilitasi keinginan keluarga jika ingin melakukan otopsi ulang terhadap jenazah almarhum, untuk mendapatkan kebenaran ada tidaknya dugaan korban perdagangan tubuh orang," ujarnya.

Ketiga TKI itu berangkat ke Malaysia pada pertengahan 2010, dan bekerja di sektor konstruksi serta perkebunan sawit di Negeri Sembilan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

    Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

    [POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

    Nasional
    Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Nasional
    Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

    Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

    Nasional
    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Nasional
    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Nasional
    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Nasional
    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Nasional
    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Nasional
    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Nasional
    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Nasional
    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    Nasional
    Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

    Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

    Nasional
    Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

    Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com