Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BNP2TKI Tugaskan Pejabat Polisinya ke Malaysia

Kompas.com - 24/04/2012, 17:02 WIB
Imam Prihadiyoko

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atau BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat telah menugaskan Direktur Pengamanan Kedeputian Perlindungan BNP2TKI Brigjen (Pol) Bambang Purwanto  ke Malaysia.

Penugasan itu untuk menindaklanjuti kasus kematian tiga TKI asal Desa Pancor Kopong, Pringgasela Selatan, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), akibat penembakan oleh Polisi Diraja Malaysia (PDRM) pada 25 Maret 2012 di kawasan Port Dickson, Negeri Sembilan,  negara itu.

"Hari ini kami memberangkatkan pejabat polisi dari BNP2TKI, untuk menelusuri serta memperjelas adanya tragedi penembakan tiga TKI, dengan berkoordinasi Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur di samping diharapkan bisa bekerja sama dengan pihak kepolisian yang ada di Malaysia," ujar Jumhur, ketika menghubungi Kompas di Jakarta, Selasa (24/4/2012).

Dengan penugasan langsung ini, kata Jumhur, akan segera diperoleh kejelasan tentang motif penembakan tidak manusiawi yang juga cenderung barbar, sebagaimana dilakukan Polisi Diraja Malaysia terhadap para TKI tersebut.

Cara penanganan oleh Polisi Diraja Malaysia membuat nyawa tiga TKI, yakni  Herman (34), Abdul Kadir Jaelani (25), dan Mad Nur (28), meninggal secara mengenaskan.

"Harusnya, kan, ada cara lain untuk melumpuhkan para TKI itu, dan tidak perlu ditembaki dengan bengis," tutur Jumhur.

Selain keberatan, Jumhur juga protes keras terhadap tindakan polisi Malaysia karena hal itu dianggap terlalu merendahkan nyawa TKI. Ia menambahkan, pemerintah dimungkinkan menyampaikan protes secara resmi melalui saluran diplomatik, terkait kasus penembakan itu.

Terkait dugaan jasad TKI yang menjadi korban perdagangan tubuh orang, menurut  Jumhur, masih spekulatif dan akan ikut diselidiki oleh pejabat BNP2TKI yang berangkat ke Malaysia.

Jumhur mengatakan, ia mendukung jika keluarga korban mengajukan otopsi ulang di Tanah Air terhadap jenazah tiga TKI yang telah dimakamkan di kampung halamannya pada 6 April 2012, setelah sebelumnya dipulangkan ke Indonesia pada 5 April 2012.

"BNP2TKI akan memfasilitasi keinginan keluarga jika ingin melakukan otopsi ulang terhadap jenazah almarhum, untuk mendapatkan kebenaran ada tidaknya dugaan korban perdagangan tubuh orang," ujarnya.

Ketiga TKI itu berangkat ke Malaysia pada pertengahan 2010, dan bekerja di sektor konstruksi serta perkebunan sawit di Negeri Sembilan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

    JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

    Nasional
    Tanggapi Luhut soal Orang 'Toxic', Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

    Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

    Nasional
    Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

    Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

    Nasional
    Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim 'Red Notice' ke Interpol

    Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim "Red Notice" ke Interpol

    Nasional
    Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

    Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

    Nasional
    Anggap 'Presidential Club' Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

    Anggap "Presidential Club" Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

    Nasional
    Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

    Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

    Nasional
    Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

    Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

    Nasional
    KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

    KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

    Nasional
    Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat 'Presidential Club'

    Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat "Presidential Club"

    Nasional
    'Presidential Club' Prabowo Diprediksi Jadi Ajang Dialog dan Nostalgia

    "Presidential Club" Prabowo Diprediksi Jadi Ajang Dialog dan Nostalgia

    Nasional
    Gus Muhdlor Kenakan Rompi Oranye 'Tahanan KPK' Usai Diperiksa 7 Jam, Tangan Diborgol

    Gus Muhdlor Kenakan Rompi Oranye "Tahanan KPK" Usai Diperiksa 7 Jam, Tangan Diborgol

    Nasional
    Adam Deni Hanya Dituntut 1 Tahun Penjara, Jaksa: Sudah Bermaafan dengan Sahroni

    Adam Deni Hanya Dituntut 1 Tahun Penjara, Jaksa: Sudah Bermaafan dengan Sahroni

    Nasional
    Ide 'Presidential Club' Prabowo Diprediksi Bakal Bersifat Informal

    Ide "Presidential Club" Prabowo Diprediksi Bakal Bersifat Informal

    Nasional
    Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Ma'ruf Amin: Perlu Upaya Lebih Keras

    Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Ma'ruf Amin: Perlu Upaya Lebih Keras

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com