Penyelesaian Papua Perlu Komitmen Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com -- Untuk menyelesaikan konflik di Papua, diperlukan kemauan dan komitmen pemerintah pusat di Jakarta. Tanpa niat baik pemerintah, konflik yang berlangsung puluhan tahun itu hanya akan terus menjadi komoditas politik dan ekonomi.

"Sulusi untuk Papua memerlukan komitmen pemerintah untuk berpikir lebih luas demi kepentingan masyarakat Indonesia dan rakyat Papua," kata Sekretaris Jenderal Presidium Dewan Papua (PDP), Thaha Alhamid, Kamis (19/4/2012) di Jakarta.

Thaha mengungkapkan, banyak program yang sudah dicoba untuk menyelesaikan konflik di Papua, namun selalu kandas. Sebut saja, antara lain, Otonomi Khusus, Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B), dan rencana dialog.

Semua program itu tak berhasil karena pemerintah pusat di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak punya kemauan untuk sungguh-sungguh menuntaskan masalah Papua dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Beberapa program itu justru terjebak pada tarik-menarik kepentingan politik dan ekonomi.

"Rakyat Papua semakin kehilangan kepercayaan pada pemerintah sekarang ini," katanya.

Meski demikian, Thaha tetap yakin bahwa dialog secara damai merupakan sarana untuk menemukan jalan keluar konflik Papua. Namun, itu membutuhkan komitmen pemerintah untuk berpikir lebih luas demi kepentingan masyarakat Indonesia dan rakyat Papua.

Pendekatan militer harus diganti dengan pendekatan kemanusiaan. Militer harus ikhlas untuk menarik diri dan mendorong pemecahan lewat jalan damai.