Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penuntasan Kasus Suap Cek Perjalanan Dipertanyakan

Kompas.com - 19/04/2012, 11:38 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR 1999-2004, Paskah Suzetta mempertanyakan kapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntaskan kasus dugaan suap cek perjalanan terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia 2004.

Lebih dari 26 anggota DPR 1999-2004 divonis dalam kasus ini dan sebagian di antaranya selesai menunaikan masa tahanan. Namun, menurut Paskah, motif di balik pemberian cek perjalanan itu belum terungkap.

"Ini merupakan episode yang keempat. Bayangkan, sudah empat tahun kok belum tuntas-tuntas," kata Paskah di gedung KPK, Jakarta, Kamis (19/4/2012). Paskah akan menjalani pemeriksaan sebagai saksi bagi Miranda S Goeltom, tersangka kasus dugaan suap cek perjalanan.

Kasus ini bergulir sejak 2008, tepatnya setelah anggota DPR 1999-2004, Agus Condro mengaku diberi sejumlah cek perjalanan terkait pemilihan DGSBI 2004 yang dimenangkan Miranda Goeltom. Agus, Paskah, dan sejumlah anggota DPR 1999-2004 lainnya yang terbukti menerima suap cek perjalanan telah selesai menjalani masa hukuman.

Tinggal Nunun Nurbaeti dan Miranda Goeltom yang masih menjalani proses hukum. Nunun didakwa memberikan cek perjalanan itu sementara Miranda disangka ikut serta atau membantu Nunun menyalurkan cek perjalanan.

Paskah menilai, motif sebenarnya di balik pemberian cek perjalanan tersebut belum terungkap. "Ini kan puncaknya di Bu Nunun tapi belum ketahuan motifnya, ini kan ironis. Sedangkan Nazaruddin sudah ketahuan semua. Ini kok kasusnya lama," kata Paskah.

Seharusnya, kata Paskah, ada batas waktu yang jelas bagi KPK dalam menyelesaikan kasus dugaan suap cek perjalanan ini. "Jadi sampai kapan mau diselesaikan? kata Paskah yang juga mantan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional itu.

Diyakini, ada penyandang dana di balik pembelian 480 lembar cek perjalanan senilai Rp 24 miliar yang menjadi alat suap dalam kasus ini. Siapa penyandang dana itu? Belum juga terungkap. Baik Nunun, Miranda, dan anggota DPR 1999-2004 yang terlibat kasus ini mengaku tidak tahu sumber cek perjalanan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com