Tifatul: Jangan Sampai Koalisi Berantakan

JAKARTA, KOMPAS.com - Isu perpecahan di tubuh Sekretaris Gabungan (Setgab) menyeruak setelah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menentang kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Beberapa petinggi Demokrat menuntut PKS untuk segera keluar dari Setgab lantaran telah menyalahi kontrak koalisi.

Menanggapi hal ini, Tifatul Sembiring, Menteri Komunikasi dan Informatika yang juga politisi PKS tersebut meminta agar koalisi bisa terus terjaga.

"Memecah belah negeri ini gampang, koalisi inilah uji coba kita. Jangan sampai koalisi yang kita buat ini berantakan lagi," ungkap Tifatul, Sabtu (7/4/2012), usai peluncuran buku biografinya di gedung Indosat, Jakarta.

Ia memprediksi pada tahun 2014 nanti, rata-rata partai hanya memiliki suara sekitar 12-15 persen. Oleh karena itu, koalisi tetap akan dibutuhkan.

"Nantinya hanya akan ada 4-5 partai besar yang punya suara 12-15 persen. Bagaimana membentuk pemerintahan jika tidak ada partai yang mutlak majority, makanya harus berkoalisi lagi. Jangan sampai koalisi sekarang hancur," kata Tifatul.

Tifatul tidak menjelaskan secara detail dampak sikap PKS dalam kebijakan kenaikan harga BBM terhadap nasib PKS di koalisi. Namun, ia memastikan bahwa yang dilakukan PKS adalah untuk kesejahteraan rakyat. Demikian pula yang dilakukan oleh pemerintah.

"Tidak ada pemerintah yang ingin menyengsarakan rakyatnya. Masalahnya ada di mana? Nah, ini menurut saya ada di komunikasi. Komunikasi yang baik dan intensif perlu dilakukan," ucap mantan Presiden PKS itu. Ia pun berharap agar tidak ada provokasi agar PKS keluar dari koalisi.

"Tidak pernah ada ucapan tentang hal itu dari Presiden. Kita lihat saja perkembangannya bagaimana," tandasnya.

Keretakan hubungan PKS dengan koalisi partai pendukung pemerintah ini bermula saat PKS menentang rencana kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Sikap itu dinilai melanggar kesepakatan koalisi tentang tata etika. Di dalam poin kelima kesepakatan koalisi, anggota koalisi yang tidak sepakat dengan kebijakan strategis pemerintah dianggap mengundurkan diri dari koalisi.

"Manakala parpol yang bersangkutan tidak mengundurkan diri, pada hakikatnya kebersamaannya dalam koalisi partai telah berakhir," demikian petikan poin kelima kesepakatan koalisi.