Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partai Golkar Merasa Kehilangan PKS

Kompas.com - 04/04/2012, 14:18 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar merasa kehilangan jika benar Partai Keadilan Sejahtera keluar dari koalisi pemerintahan. Meski demikian, Partai Golkar mengaku tak akan mencampuri masalah PKS lantaran keputusan sepenuhnya di tangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Kalau ujungnya pergeseran, kami kehilangan teman seiring sejalan membangun dengan cara dan ciri khas masing-masing. Jujur kita kehilangan," kata Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso di Komplek DPR, Jakarta, Rabu (4/4/2012).

Priyo mengatakan, pihaknya tak akan mencampuri masalah kebijakan PKS soal bahan bakar minyak bersubsidi. Namun, pihaknya dapat memahami kritikan dari anggota koalisi lain, khususnya Partai Demokrat, terkait sikap PKS yang kerap berseberangan dengan kebijakan koalisi.

"Lebih baik kami tidak terlalu jauh untuk komentar apakah ada pelanggaran dalam butir kontrak atau tidak. Tapi nyatanya banyak pihak gundah terhadap pandangan PKS. Lebih baik menahan diri, tidak terlalu ikut campur," kata Wakil Ketua DPR itu.

Ketua DPP PKS Fachri Hamzah mengaku tak mengerti apa maksud dari pernyataan Sekretaris Setgab Syarif Hasan seusai pertemuan para pemimpin parpol koalisi di Cikeas semalam. Jika maksud pernyataan itu adalah PKS dikeluarkan dari koalisi, menurut Fachri, seharusnya dilakukan dengan cara yang beretika.

"Dia (Syarif) itu lagi ngomong apa? Saya nggak ngerti. Kita nggak tahu karena kita nggak diajak (pertemuan). Di pimpinan PKS kesimpulannya bahwa pernyataan yang bisa dimengerti dari Pak SBY. Kan Pak SBY yang minta dulu (PKS bergabung koalisi). Sebab, kita mulainya dengan baik-baik. Makanya kita menunggu saja keputusan Pak SBY," kata Fachri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Nasional
    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Nasional
    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Nasional
    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    Nasional
    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Nasional
    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Nasional
    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com