PKS dan Golkar Dinilai Bermuka Dua

JAKARTA, KOMPAS.com — Sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Golkar terkait opsi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dianggap bermain di dua kaki.

Di satu sisi, kedua partai itu ingin membangun citra prorakyat dengan menolak kenaikan harga BBM, tetapi di sisi lain takut menanggung risiko terkait posisi mereka di Sekretariat Gabungan Koalisi.

Penilaian tersebut diungkapkan pakar psikologi sosial politik dari Universitas Indonesia, Hamdi Muluk, dalam diskusi bertajuk "Belajar dari BBM" di Jakarta, Sabtu (31/3/2012). "Saya kira partai bermuka dua ini belum tentu sukses juga di 2014," ucap Hamdi.

Masyarakat, katanya, akan dapat menilai kalau kedua partai tersebut tidak sepenuhnya memperjuangkan kepentingan rakyat. "Kita lihat saja di 2014 apakah memang betul cara-cara ini akan berhasil membuat masyarakat simpati pada mereka karena dari faktanya, survei kemarin, mereka turun," ungkap Hamdi.

Seperti diberitakan sebelumnya, dalam rapat paripurna DPR yang membahas perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2011, sikap PKS dan Golkar menolak kenaikan harga BBM bersubsidi, tetapi tetap membuka peluang pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi jika harga minyak mentah rata-rata Indonesia dalam kurun waktu berjalan, yaitu enam bulan, mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 15 persen.

Sikap tersebut berbeda dengan pandangan Fraksi Partai Demokrat yang sejak awal mengajukan opsi menaikkan harga BBM bersubsidi. Sementara sikap Fraksi PDI Perjuangan, Hanura, dan Gerindra jelas berseberangan dengan Partai Demokrat. Ketiga partai oposisi itu menolak kenaikan harga BBM sejak awal.

Menurut Hamdi, sikap PDI-P, Gerindra, dan Hanura ini dirasa lebih logis. Meskipun demikian, kata Hamdi, sikap partai-partai yang menolak kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut tidak lepas dari agenda politik jelang Pemilu 2014.

"Kita tidak bisa menutup mata bahwa baik kelompok yang antikenaikan BBM ini adalah juga untuk kepentingan agenda politiknya untuk 2014," katanya.