Ibas: Tak Mungkin Pemerintah Sengsarakan Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua sementara Fraksi Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono, menilai, opsi menaikkan harga BBM merupakan langkah tepat yang diambil pemerintah dalam merespons kondisi harga minyak dunia. Ibas, demikian putra bungsu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini dipanggil, mengatakan, kenaikan harga BBM justru dibutuhkan untuk kepentingan masyarakat.

"Kami berharap apa yang disampaikan sejauh ini, kesolidan dan kekompakan partai koalisi, merupakan kebijakan yang tepat untuk kepentingan masyarakat luas. Tidak mungkin pemerintah dan DPR akan menyengsarakan rakyat," ungkapnya di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Jumat (30/3/2012).

Oleh karena itu, lanjutnya, Fraksi Demokrat, menginginkan proses pengambilan keputusan berjalan dengan lancar. Menurut dia, proses kenaikan harga BBM bukan hal yang baru bila ditilik dari kondisi perekonomian global belakangan ini.

"Ini merupakan pilihan yang pahit bagi pemerintah," tuturnya. Ia berharap, fraksi-fraksi koalisi konsisten mendukung kenaikan subsisi BBM dapat berjalan dengan segera.

Hingga saat ini, delapan fraksi sudah menyatakan sikapnya. Fraksi oposisi yakni PDI Perjuangan, Partai Hanura, dan Partai Gerindra sudah menolak rencana kenaikan harga BBM.

Di dalam koalisi, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Golkar sudah bersikap sama seperti parpol oposisi. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan meminta pemerintah menunda kenaikan harga BBM per 1 April 2012 lantaran kondisi psikologis sosial.

Adapun F-PAN mempersilakan pemerintah menaikkan harga BBM jika melihat kondisi harga minyak dunia. Fraksi Partai Demokrat jelas mendukung pemerintah. Demokrat meminta seluruh parpol koalisi tetap solid hingga pengambilan keputusan.

Pada bagian lain, Ibas tidak keberatan dengan aksi unjuk rasa yang dilakukan sejumlah komponen masyarakat. Menurut dia, unjuk rasa merupakan bagian dari kebebasan berpendapat. "Sampaikanlah aspirasi dengan solusinya. Jangan sampai demonstrasi malah mengganggu ketertiban umum, karena itu akan merugikan masyarakat sendiri," tandasnya.