Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tolak Kenaikan BBM, Kepala Daerah Bisa Diberhentikan

Kompas.com - 26/03/2012, 19:07 WIB
Hindra Liu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, kepala daerah atau wakil kepala daerah yang turut serta dalam aksi unjuk rasa menentang kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bisa dihentikan.

Penentangan kepala daerah atau wakil kepala baik, baik itu gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, dianggap melanggar sumpah jabatan yang termaktub dalam UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

"Sumpah jabatan kepala daerah, antara lain, patuh pada peraturan dan perundang-undangan. Kalau ada undang-undang, keppres, peraturan pemerintah yang mengatur soal itu (kenaikan BBM), apa boleh mereka tidak setuju? Kalau melanggar sumpah, bisa diberhentikan," kata Gamawan kepada para wartawan di Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, Senin (26/3/2012).

Menurut Gamawan, kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi, ketika telah diundang-undangkan, seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah harus mendukungnya. Hal ini terlepas apakah mereka anggota partai politik atau tidak.

"Ketika sudah menjadi kepala daerah, dia menjadi bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional. Dengan demikian, dia harus tunduk pada keputusan-keputusan tingkat nasional," kata Gamawan.

"Jadi, jangan ada perbedaan antara kebijakan nasional dengan kebijakan kepala daerah. Kebijakan nasional harus ditaati oleh semua kepala daerah. Saya sudah membuat edaran tentang hal ini kepada seluruh daerah," kata Gamawan.

Gamawan juga mengatakan, dirinya telah mendengar adanya wakil kepala daerah yang ikut aksi unjuk rasa. Terkait hal ini, dirinya telah memberikan peringatan kepada yang bersangkutan. Ketika ditanya siapa wakil kepala daerah itu, Gamawan enggan mengungkapkannya.

Seperti diwartakan, Wakil Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo, dengan masih berbaju dinas, ikut pada aksi unjuk rasa penolakan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak yang berlangsung tak jauh dari Gedung Balaikota Solo.

Tak hanya menyaksikan demo, Hadi pun sempat menyampaikan orasi. Hadi menegaskan dirinya turut menolak kenaikan harga BBM. "Aksi menolak BBM diharapkan tidak menjadi ajang mencari popularitas, dan kami yakin kenaikan BBM akan menyengsarakan rakyat," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

    Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

    Nasional
    Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

    Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

    Nasional
    Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

    Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

    Nasional
    Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

    Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

    Nasional
    Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

    Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

    Nasional
    Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

    Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

    Nasional
    Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

    Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

    Nasional
    Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

    Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

    Nasional
    Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

    Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

    Nasional
    Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

    Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

    Nasional
    PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

    PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

    Nasional
    Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

    Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

    Nasional
    Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

    Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

    Nasional
    BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

    BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

    Nasional
    Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

    Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com