Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

IPW Berharap TNI Tak Dikerahkan Hadapi Demo

Kompas.com - 25/03/2012, 10:20 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Police Watch (IPW) khawatir jika TNI terlibat aktif dalam mengatasi aksi demo mahasiswa yang menolak penaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Ada tiga kekhawatiran kami jika TNI aktif, yakni pertama akan memicu provokasi mahasiswa untuk berbuat anarkis," kata Ketua Presidium IPW Neta S. Pane di Jakarta, Minggu (25/3/2012).

Kedua, lanjut Neta, pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab akan memanfaatkan situasi itu untuk membuat benturan segitiga, antara demonstran, Polri, dan TNI. Kekhawatiran yang ketiga IPW adalah TNI dipakai sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan dan menzalimi rakyat, ujarnya.

Untuk itu, IPW mengimbau TNI bisa menahan diri agar tidak terlibat secara langsung dalam mengamankan aksi-aksi demo mahasiswa. Neta menegaskan bahwa TNI harus profesional sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UU tentang Nomor 24 tahun 2004 tentang TNI.

"TNI jangan mau diperalat kekuasaan karena TNI adalah anak rakyat. Polri juga diimbau bersikap profesional, proporsional, tidak arogan, dan tidak represif dalam menyikapi aksi demo," kata Neta.

Imbauan ini disampaikan IPW karena aksi demo mahasiswa yang menentang kenaikan harga BBM kemungkinan bakal marak di berbagai kota, mulai 27 Maret hingga awal April 2012.

Polri dan TNI, menurut dia, harus paham bahwa aksi demo tersebut adalah untuk memperjuangkan nasib rakyat yang akan makin terjepit kehidupan ekonominya jika pemerintah menaikkan harga BBM.

"IPW memastikan keluarga besar Polri dan TNI juga akan kesulitan jika Pemerintah menaikkan harga BBM. Jadi, aksi demo mahasiswa tersebut juga bagian dari memperjuangkan nasib keluarga besar Polri," kata Neta.

Untuk menghindari pro dan kontra, Komisi III DPR harus segera memanggil Panglima TNI terkait dengan keberadaan aparat TNI di depan Istana Merdeka Jakarta dalam mengantisipasi aksi demo pada tanggal 22 Maret lalu.

"Dipakainya kekuatan militer untuk halau demonstran adalah penyimpangan dari undang-undang," kata Neta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    Nasional
    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Nasional
    Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

    Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

    Nasional
    Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

    Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

    Nasional
    Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

    Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

    Nasional
    Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

    Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

    Nasional
    Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

    Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

    Nasional
    Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

    Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

    Nasional
    Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

    Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

    Nasional
    KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

    KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

    Nasional
    Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

    Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

    Nasional
    Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

    Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com