Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perlu Gerakan Sosial Dukung Abraham Samad

Kompas.com - 16/03/2012, 09:15 WIB
Suhartono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Perpecahan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tak boleh berlarut-larut. Sebab, hal itu akan mengganggu dan menyebabkan kondisi yang tidak sehat dalam suasana kerja dan capaian tugas-tugas pimpinan KPK.

Oleh sebab itu, perlu gerakan sosial seperti model gerakan saat mendukung anti kriminalisasi terhadap pimpinan KPK Bibit dan Chandra Hamzah. Gerakan sosial itu khusus kepada Ketua KPK Abraham Samad, yang di bawah kepemimpinannya menggerakkan kasus-kasus yang selama ini dinilai macet. Akibatnya, ia mendapat perlawanan, tak hanya dari luar, tetapi juga dari dalam KPK.

Hal itu dilontarkan oleh Bambang Soesatyo, Jumat (16/3/2012) pagi ini.

"Gejolak di KPK selama ini sepertinya rekayasa untuk mendiskreditkan Abraham Samad. Sebab, pada periode kepemimpinannya yang belum lewat setengah tahun kasus-kasus besar yang macet diterobosnya. Misalnya, kasus travel cek, kasus wisma atlet, dan kasus Century yang sebentar lagi akan ditingkatkan kasusnya menjadi penyidikan dari sebelumnya penyelidikan," ujar Bambang.

Menurut Bambang, begitu Abraham masuk dan memimpin KPK, dengan gaya dan keberaniannya, kasus-kasus besar yang macet jalannya diterobos, seperti menetapkan Miranda Goeltom dan Angelina Sondakh sebagai tersangka baru dalam kasus travel cek dan wisma atlet.

"Yang ditunggu publik sekarang adalah Century naik ke penyidikan. Namun, ia mendapat perlawanan. Karena itu, waspadai adanya upaya memacetkan kembali kasus-kasus besar seperti cek pelawat, wisma atlet, Hambalang, dan Century dengan mendiskreditkan Abraham Samad sehingga membuat KPK mandul dan terpecah, yang membuat sosok Abraham seolah gagal," papar Bambang.

Dukungan terhadap Abraham, lanjut Bambang, harus diawali peyebaran dukungan lewat jejaring sosial, internet, dan aksi-aksi masif di berbagai tempat, termasuk di KPK. "Sebab, kalau tidak, Abraham dialienasikan sendirian dan 'dibusukkan' di KPK oleh mereka yang tidak ingin kasus-kasus besar itu dibongkar tuntas," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Nasional
    Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

    Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

    Nasional
    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Nasional
    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Nasional
    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Nasional
    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Nasional
    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Nasional
    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Nasional
    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Nasional
    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    Nasional
    Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

    Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

    Nasional
    Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

    Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

    Nasional
    Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

    Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

    Nasional
    Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

    Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com