Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Siap Tindaklanjuti Keterlibatan Aziz Syamsuddin

Kompas.com - 14/03/2012, 20:52 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi siap menindaklanjuti dugaan keterlibatan Ketua DPP Partai Golkar, Aziz Syamsuddin dalam proyek pembangunan Kawasan Pusat Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Terpadu Sumber Daya Manusia Kejaksaan, Kelurahan Ceger, Jakarta Timur yang berkaitan dengan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin. Juru Bicara KPK, Johan Budi mengatakan, pihaknya tentu akan menelusuri lebih jauh dugaan keterlibatan Aziz jika telah memiliki cukup data dan informasi.

"Sampai hari ini belum ada informasi, data secara detail yang masuk ke KPK berkaitan dengan itu. Tentu kalau informasi dan data detail masuk ke KPK, tentu akan ditelusuri lebih jauh," kata Johan di Jakarta, Rabu (14/3/2012).

Jika ditemukan informasi atau data terkait keterlibatan Aziz tersebut, KPK, kata Johan, akan menelusuri validitas data tersebut. Sejauh ini, kata Johan, KPK belum mendapat data atau informasi terkait keterlibatan Aziz dalam proyek senilai Rp 567 miliar itu.

Seperti diberitakan Koran Tempo, Aziz yang juga anggota Wakil Ketua Komisi III DPR itu diduga membantu Nazaruddin dalam meloloskan usulan proyek Kejaksaan Agung tersebut di DPR. Berdasarkan data yang dimiliki Tempo, dugaan keterlibatan itu terekam dalam catatan keuangan perusahaan Grup Permai, perusahaan milik Nazaruddin.

Dalam dokumen tertanggal 24 April 2010, tercatat dua kali pengeluaran untuk "Azis". Pengeluaran pertama dibukukan dengan keterangan "All Azis" dengan perincian 250.000 dollar AS untuk anggota Komisi Hukum DPR dan 50.000 dollar AS sebagai jatah Azis.

Pengeluaran kedua, tertulis keterangan AS, Alwy, dan Olly, sebesar 500.000 dollar AS. Pada hari yang sama, tercatat pengeluaran buat "Olly" sebesar 500.000 dollar AS.

Sementara Aziz, hanya menanggapi santai pemberitaan ini. Aziz mengatakan, untuk saat ini ia hanya menunggu perkembangan pemberitaan terkait masalah itu. Pasalnya, kata Wakil Ketua Komisi III itu, ia juga pernah diserang dengan pemberitaan membekingi impor BlackBerry ilegal.

"Kasus BlackBerry itu mana sekarang?" kata dia. Ketika ditanya mengapa tidak membantah, sambil terus berjalan, Aziz menjawab, "Tanya orang di pinggir jalan, tahu jawabannya."

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Elite PDI-P Sebut Rakernas Tak Bahas Posisi di Pemerintahan Prabowo

    Elite PDI-P Sebut Rakernas Tak Bahas Posisi di Pemerintahan Prabowo

    Nasional
    PKS Beri Sinyal Agar Anies Mengalah pada Sudirman Said Terkait Pilkada DKI Jakarta

    PKS Beri Sinyal Agar Anies Mengalah pada Sudirman Said Terkait Pilkada DKI Jakarta

    Nasional
    MPR Akan Temui JK-Boediono Rabu Lusa, SBY Pekan Depan

    MPR Akan Temui JK-Boediono Rabu Lusa, SBY Pekan Depan

    Nasional
    KPK Setor Uang Rp 59,2 M dari Kasus Dodi Reza Alex Noerdin Cs ke Negara

    KPK Setor Uang Rp 59,2 M dari Kasus Dodi Reza Alex Noerdin Cs ke Negara

    Nasional
    Buka Fair and Expo WWF 2024 Bali, Puan: Peluang Bagus untuk Promosi

    Buka Fair and Expo WWF 2024 Bali, Puan: Peluang Bagus untuk Promosi

    Nasional
    KPK Sita Rumah Mewah yang Dibeli Anak Buah SYL di Parepare

    KPK Sita Rumah Mewah yang Dibeli Anak Buah SYL di Parepare

    Nasional
    PDI-P Anggap Wajar Jokowi Bertemu dengan Puan

    PDI-P Anggap Wajar Jokowi Bertemu dengan Puan

    Nasional
    MK: Anwar Usman Tetap Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

    MK: Anwar Usman Tetap Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

    Nasional
    9,9 Juta Gen Z Tak Bekerja, Imam Prasodjo Singgung soal Konsep 'Link and Match'

    9,9 Juta Gen Z Tak Bekerja, Imam Prasodjo Singgung soal Konsep "Link and Match"

    Nasional
    MK Didesak Larang Anwar Usman Putus Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya

    MK Didesak Larang Anwar Usman Putus Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya

    Nasional
    Try Sutrisno Peringatkan Prabowo Jangan Ceroboh Tambah Kementerian

    Try Sutrisno Peringatkan Prabowo Jangan Ceroboh Tambah Kementerian

    Nasional
    Kakak SYL Disebut Dapat Duit Rp 10 Juta Per Bulan dari Kementan

    Kakak SYL Disebut Dapat Duit Rp 10 Juta Per Bulan dari Kementan

    Nasional
    PDI-P Tak Bakal 'Cawe-cawe' dalam Penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran

    PDI-P Tak Bakal "Cawe-cawe" dalam Penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran

    Nasional
    Saksi Sebut Pedangdut Nayunda Nabila Dititip Kerja di Kementan Jadi Asisten Anak SYL

    Saksi Sebut Pedangdut Nayunda Nabila Dititip Kerja di Kementan Jadi Asisten Anak SYL

    Nasional
    Gerindra: Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet

    Gerindra: Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com