Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dirjen Pajak: Kami Tak Tutup Mata

Kompas.com - 14/03/2012, 00:22 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Belakangan kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Pajak kembali mencuat dengan munculnya nama Dhana Widyatmika dan Ajib Hamdani. Menurut Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany, pihaknya tidak akan memberikan celah perlindungan sedikit pun pada pegawai pajak yang terindikasi melakukan korupsi.

Ia menyatakan, Ditjen Pajak mendukung penuh penegak hukum yang mengusut kasus-kasus mafia pajak. "Kami bukannya tutup mata. Saya tidak pernah ingin melindungi pejabat-pejabat di Ditjen Pajak yang melakukan penyimpangan. Saya jamin dan janji pada masyarakat dan anggota Dewan, saya tidak akan melindungi siapa pun," tegas Fuad di Jakarta, Selasa (13/3/2012).

Namun, ia menyatakan agar publik juga harus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Pasalnya, belum tentu seorang pegawai yang disebut namanya oleh PPATK dianggap bersalah jika belum dapat dibuktikan. Ia mengatakan, ada juga pejabat pajak yang baik tapi difitnah karena taat melakukan investigasi terhadap perusahaan wajib pajak yang bermasalah.

"Ada juga laporan tentang petugas pajak yang ternyata tidak benar. Dia adalah orang jujur yang melakukan penyidikan dan investigasi terhadap wajib pajak tertentu, tapi kemudian ada serangan balik memfitnah dia. Tujuannya untuk menggeser dia. Ini masyarakat juga harus hati-hati terhadap isu ini karena pejabat ini justru pejabat yang sedang berhadapan dan berbenturan dengan pemain-pemain yang kuat," tutur Fuad.

"Fitnahnya kadang datang bertubi-tubi agar dia disingkirkan dari jabatannya. Ini mohon jadi catatan publik," sambung Fuad. Selain itu, Fuad juga meminta agar publik tidak terus mempersalahkan Ditjen Pajak dan menilai dari sisi buruk saja karena pemberitaan media semata.

Menurutnya, pihaknya terus berusaha semaksimal mungkin untuk memberantas mafia pajak. Bahkan, saat kasus Gayus bergulir, ia mempersilakan 40 penyidik Bareskrim untuk memeriksa sekitar 135 pegawai pajak untuk kepentingan penyidikan. Ia tidak mau Ditjen Pajak disebut seolah melegalkan mafia pajak di dalamnya.

"Jangan masyarakat hanya diberikan informasi yang negatif terus, seolah-olah Dirjen Pajak tidak pernah melakukan hal-hal yang baik dan perbaikan. Dihujat terus. Kami selalu tindak lanjuti laporan dari luar. Pengungkapan kasus-kasus pajak itu terjadi karena reformasi dalam Ditjen Pajak," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Paradoks Sejarah Bengkulu

    Paradoks Sejarah Bengkulu

    Nasional
    Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

    Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

    Nasional
    Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

    Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

    Nasional
    Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

    Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

    Nasional
    Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

    Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

    Nasional
    Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

    Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

    Nasional
    Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

    Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

    Nasional
    Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

    Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

    Nasional
    Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

    Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

    Nasional
    KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

    KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

    Nasional
    Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

    Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

    Nasional
    Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

    Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

    Nasional
    Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

    Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

    Nasional
    Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

    Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

    Nasional
    Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

    Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com