Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fraksi Demokrat Dorong Pembangunan Gedung Baru KPK

Kompas.com - 29/02/2012, 20:36 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Demokrat mendorong agar Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui usulan pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi. Pasalnya, gedung baru KPK sudah merupakan kebutuhan bagi KPK.

"Kalau Fraksi Demokrat dalam bangun membangun gedung lembaga, kita dukung apabila diperlukan," kata Ketua Fraksi Partai Demokrat (PD) Jafar Hafsah di Komplek DPR, Jakarta, Rabu (29/2/2012).

Jafar ditanya bagaimana sikap Fraksi PD atas keluhan kondisi Gedung KPK yang disampaikan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas saat rapat dengar pendapat dengan Komisi III.

Dalam rapat itu, Busyro menyebut KPK berencana menambah pegawai KPK, terutama penyidik dan jaksa agar penanganan berbagai kasus cepat diselesaikan.

Namun, jika pegawai ditambah, gedung yang saat ini dipakai KPK di daerah Kuningan, Jakarta Selatan, tidak dapat lagi menampung. Rencananya, KPK akan menambah 400 pegawai baru.

Jafar mengatakan, fraksi akan mendorong agar Komisi III sebagai mitra KPK segera membahas keluhan KPK itu. Jika disetujui, tambah dia, KPK harus membangun gedung yang efisien.

Sebelumnya, Komisi III menolak pembangunan gedung baru KPK. Keputusan itu diambil dalam rapat pleno yang dihadiri 46 anggota Komisi III dari 9 fraksi pada 13 Oktober 2011. Akibatnya, Kementerian Keuangan belum dapat mengucurkan dana Rp 61 miliar yang diminta KPK.

Dalam rapat dengan KPK, beberapa anggota Dewan menyatakan mendukung usulan itu. Komisi III akan mengadakan rapat pleno untuk meminta pandangan seluruh fraksi apakah menerima atau tidak permintaan KPK itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Nasional
    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    Nasional
    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Nasional
    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Nasional
    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

    Nasional
    Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

    Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

    Nasional
    Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

    Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com