Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anas Tak Jadi Saksi Nazaruddin Besok

Kompas.com - 28/02/2012, 18:05 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, tidak masuk dalam daftar saksi yang akan diperiksa dalam persidangan kasus dugaan suap wisma atlet SEA Games 2011 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (29/2/2012) besok. Kasus ini menjerat mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, sebagai terdakwa.

"Besok yang bersaksi sopir Pak Nazaruddin, Aan, Buntoro, yang pasti orang yang pernah bekerja pada Nazaruddin," kata salah satu kuasa hukum Nazaruddin, Junimart Girsang, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (28/2/2012).

Minggu lalu, tim kuasa hukum Nazaruddin mengajukan permohonan agar majelis hakim yang menangani perkara itu memanggil sejumlah pihak sebagai saksi bagi Nazaruddin. Mereka adalah Anas, tiga orang anggota DPR, yakni Benny K Harman, Max Sopacua, dan Eddy Sitanggang, selaku anggota tim pencari fakta Partai Demokrat, dan dua penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi bernama Arif dan Novel.

Namun, majelis hakim menolak permintaan itu dan mempersilakan tim kuasa hukum Nazaruddin berupaya sendiri menghadirkan orang-orang yang diajukan mereka itu sebagai saksi meringankan. Junimart mengatakan, pihaknya telah mengirimkan sebagian surat panggilan untuk para calon saksi itu. Kemungkinan, para saksi itu akan diperiksa dalam sidang yang berlangsung pada Jumat (2/3/2012).

Sebelumnya, pihak Nazaruddin mengungkapkan empat alasan mengapa mereka meminta Anas dijadikan saksi. Pertama, kesaksian Mindo Rosalina Manulang mengungkapkan kalau Anas merupakan salah satu pemilik Permai Group saat perusahaan itu berkantor di Tebet. Kedua, Mindo Rosalina Manulang melalui kuasa hukumnya, Achmad Rifai, mengatakan kalau Anas dan Nazaruddin adalah pengendali Permai Group.

Ketiga, menurut tim kuasa hukum, mobil Toyota Alphard milik Anas merupakan hasil balik nama dari kepemilikan PT Anugerah Nusantara (Permai Group). Keempat, ada uang Rp 30 miliar dan 5 juta dollar AS yang disebut mengalir ke Kongres Partai Demokrat 2010 di Bandung, Jawa Barat. Dalam kongres tersebut, Anas terpilih sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

    PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

    Nasional
    KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

    KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

    Nasional
    Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

    Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

    Nasional
    Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

    Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

    Nasional
    Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

    Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

    Nasional
    KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

    KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

    Nasional
    Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

    Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

    Nasional
    Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

    Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

    Nasional
    Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

    Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

    Nasional
    Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

    Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

    Nasional
    Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

    Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

    Nasional
    Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

    Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

    Nasional
    Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

    Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

    Nasional
    Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

    Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

    Nasional
    Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

    Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com