Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dhana Terakhir Bepergian ke Singapura

Kompas.com - 26/02/2012, 10:10 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Dhana Widyatmika diketahui terakhir bepergian ke Singapura. Hal itu berdasarkan catatan Imigrasi yang tercatat di parpor Dhana yang diperoleh dari Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denny Indrayana, Minggu (26/2/2012).

Dhana bertolak ke Singapura melalui perlintasan Bandara Soekarno-Hatta pada 4 November 2011 dengan menggunakan pesawat Lion Air. Dari Singapura, tercatat dia kembali tiba di Indonesia pada 7 November 2011 dengan armada yang sama.

Selain ke Singapura, sebelumnya Dhana pernah melakukan perjalanan ke Jeddah dengan Garuda Indonesia pada 6 November 2010. Kemudian, kembali dari Jeddah pada 8 Desember 2010.

Adapun, Dhana Widyatmika ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh Kejaksaan Agung. Lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara itu kemudian dicegah bepergian ke luar negeri. Dhana yang juga pegawai Ditjen Pajak Golongan III C ini diduga memiliki kekayaan hingga puluhan miliar dari pemberian pihak lain terkait jabatannya.

Namun, berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), Dhana beserta istrinya, DA yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada Juni 2011 lalu, harta mereka hanya Rp 1,2 miliar. Meski masih menjadi PNS dengan golongan III/c dengan pangkat penata, kekayaan Dhana tercatat mencapai Rp 60 miliar. Dhana dan istrinya, DA awalnya sama-sama bertugas di Ditjen Pajak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

    KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

    Nasional
    PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

    PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

    Nasional
    Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

    Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

    Nasional
    Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

    Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

    Nasional
    Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

    Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

    Nasional
    MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

    MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

    Nasional
    Paradoks Sejarah Bengkulu

    Paradoks Sejarah Bengkulu

    Nasional
    Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

    Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

    Nasional
    Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

    Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

    Nasional
    Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

    Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

    Nasional
    Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

    Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

    Nasional
    Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

    Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

    Nasional
    Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

    Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

    Nasional
    Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

    Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

    Nasional
    Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

    Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com