Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Timwas Century Batal Rekomendasikan Ahli

Kompas.com - 22/02/2012, 16:28 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Tim Pengawas kasus Bank Century Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan tidak merekomendasikan ahli untuk dimintai keterangan terkait kasus bailout Bank Century kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Mengenai nama-nama ahli kita pasrahkan sepenuhnya ke KPK untuk menentukan nama-nama," kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso seusai memimpin rapat internal Timwas di Kompleks DPR, Jakarta, Rabu (22/2/2012).

Dalam rapat kerja dengan KPK, pekan lalu, KPK meminta agar Timwas merekomendasikan sejumlah ahli kepada KPK. Keterangan ahli diperlukan lantaran ada perbedaan pandangan di internal KPK, yakni kasus itu sudah bisa ditingkatkan ke penyidikan dan masih perlu waktu untuk mendalami.

KPK meminta rekomendasi ahli dari Timwas agar tidak ada sangkaan bahwa KPK memilih ahli untuk kepentingan tertentu.

"Supaya berimbang, kita minta ahli-ahli yang disodorkan oleh Timwas. Supaya adil," kata Ketua KPK Abraham Samad.

Anggota Timwas dari Fraksi Partai Demokrat Didi Irawadi mengatakan, Timwas batal merekomendasikan ahli lantaran tak mau ikut campur dalam proses hukum. Padahal, dalam rapat, setiap fraksi sudah meyodorkan nama-nama ahli di berbagai bidang untuk direkomendasikan ke KPK.

"Setelah kita kaji lagi, itu bukan ranah kami. Memajukan ahli terkesan kita intervensi hukum. Makanya, kita serahkan sepenuhnya ke KPK. Kan dalam waktu secepatnya seperti janji Abraham Samad akan ada keputusan oleh KPK dalam penanganan Century," ujarnya.

Anggota Timwas dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo menilai, keterangan ahli tak diperlukan dalam penanganan kasus Bank Century. Pasalnya, kata dia, Badan Pemeriksa Keuangan sudah menyimpulkan ada indikasi kerugian negara dalam kasus itu.

"Seharusnya KPK tidak bisa lagi mencari-cari alasan untuk menunda-nunda kasus Century yang merupakan skandal keuangan terbesar pascareformasi ini," kata Bambang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com