Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Timwas Century Batal Rekomendasikan Ahli

Kompas.com - 22/02/2012, 16:28 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Tim Pengawas kasus Bank Century Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan tidak merekomendasikan ahli untuk dimintai keterangan terkait kasus bailout Bank Century kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Mengenai nama-nama ahli kita pasrahkan sepenuhnya ke KPK untuk menentukan nama-nama," kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso seusai memimpin rapat internal Timwas di Kompleks DPR, Jakarta, Rabu (22/2/2012).

Dalam rapat kerja dengan KPK, pekan lalu, KPK meminta agar Timwas merekomendasikan sejumlah ahli kepada KPK. Keterangan ahli diperlukan lantaran ada perbedaan pandangan di internal KPK, yakni kasus itu sudah bisa ditingkatkan ke penyidikan dan masih perlu waktu untuk mendalami.

KPK meminta rekomendasi ahli dari Timwas agar tidak ada sangkaan bahwa KPK memilih ahli untuk kepentingan tertentu.

"Supaya berimbang, kita minta ahli-ahli yang disodorkan oleh Timwas. Supaya adil," kata Ketua KPK Abraham Samad.

Anggota Timwas dari Fraksi Partai Demokrat Didi Irawadi mengatakan, Timwas batal merekomendasikan ahli lantaran tak mau ikut campur dalam proses hukum. Padahal, dalam rapat, setiap fraksi sudah meyodorkan nama-nama ahli di berbagai bidang untuk direkomendasikan ke KPK.

"Setelah kita kaji lagi, itu bukan ranah kami. Memajukan ahli terkesan kita intervensi hukum. Makanya, kita serahkan sepenuhnya ke KPK. Kan dalam waktu secepatnya seperti janji Abraham Samad akan ada keputusan oleh KPK dalam penanganan Century," ujarnya.

Anggota Timwas dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo menilai, keterangan ahli tak diperlukan dalam penanganan kasus Bank Century. Pasalnya, kata dia, Badan Pemeriksa Keuangan sudah menyimpulkan ada indikasi kerugian negara dalam kasus itu.

"Seharusnya KPK tidak bisa lagi mencari-cari alasan untuk menunda-nunda kasus Century yang merupakan skandal keuangan terbesar pascareformasi ini," kata Bambang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com