Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fitra: Beli atau Sewa Pesawat, Logikanya Tidak Masuk

Kompas.com - 19/02/2012, 15:07 WIB
Ester Meryana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Ucok Sky Khadafi, mengatakan, pemerintah seharusnya tidak membandingkan antara membeli atau menyewa untuk pesawat Kepresidenan. Menurut dia, pembandingan itu tidak tepat. "Logikanya itu nggak masuk gitu loh, antara sewa dan beli. Kalau sewa dan beli sama-sama kita rugi tentunya, sama-sama bukan hemat," ujar Ucok kepada Kompas.com, di sela-sela konferensi pers Tim Advokasi Koalisi APBN untuk Kesejahteraan Rakyat terkait pembelian pesawat Kepresidenan, di Jakarta, Minggu (19/2/2012).

Menurut Ucok, logika perbandingan beli dan sewa pesawat itu menyesatkan. Seharusnya perbandingan dilakukan dengan dasar merek pesawat yang berbeda tapi spesialisasinya sama. "Merek berbeda dengan spesialisasi sama dibandingkan, misal (pesawat) dari Boeing, PT Dirgantara Indonesia, dan Airbus dibandingkan," tambah dia.

Sementara, mengacu pada informasi Sekretariat Negara, menurut Ucok, keputusan pemerintah memilih pesawat 737-800 Boeing Business Jet 2 tidak masuk akal. Pemilihan pesawat Boeing tersebut, kata dia, tidak melalui tender melainkan atas sejumlah alasan teknis. Pertama, alasan operasional di mana pilot-pilot TNI AU lebih siap dan familiar dengan pesawat Boeing. Karena umumnya pesawat-pesawat yang digunakan penerbangan di Indonesia adalah dengan pesawat Boeing. Alasan kedua, maintenance fasilitas dan kemampuan maintenance di dalam negeri lebih banyak dan siap serta memiliki kapabilitas yang memadai dibandingkan maintenance pesawat merek lain.

Alasan lainnya yakni pesawat Boeing lebih banyak digunakan untuk penerbangan VVIP negara-negara di dunia. "(Alasan-alasan) ini gak masuk akal, padahal (pembelian pesawat) bisa murah (jika dengan merek lain)," pungkasnya.

Pemerintah telah memesan pesawat 737-800 Boeing Business Jet 2 untuk pesawat Kepresidenan. Pesawat ini sudah dibuat bahkan akan diantar pada Agustus 2013.

Sebelumnya, Kementerian Sekretariat Negara (Kemsesneg) menegaskan, pembelian pesawat Kepresidenan 737-800 Boeing Business Jet 2 seharga 91 juta dollar AS lebih efisien ketimbang mencarter pesawat komersil. Biaya carter pesawat pesawat Kepresidenan per tahun bisa 18 juta dollar AS atau setara dengan Rp 162 miliar.

Dalam 5 tahun, biaya carter dengan perhitungan kenaikan tarif 10 persen per tahun bisa mencapai 89,5 juta dollar AS. Kalau punya pesawat sendiri, maka penghematan dalam 5 tahun bisa 32.136.121 dollar AS. Rinciannya, membeli pesawat seharga 91.209.560 dollar AS, biaya perawatan dan operasional 36.533.357 dollar AS, biaya depresiasi 10.423.949 dollar AS. Jika ditotal biaya itu semua menjadi 138.166.867 dollar AS. "Namun, kami memiliki aset pesawat atau nilai buku sebesar 80.785.610 dollar AS. Dengan demikian, penghematan selama 5 tahun mencapai 32.136.121 dollar AS," sebut Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara, Lambock V Nahattands, di Kemsesneg, Jakarta, Kamis (9/2/2012).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com