Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fitra: Beli atau Sewa Pesawat, Logikanya Tidak Masuk

Kompas.com - 19/02/2012, 15:07 WIB
Ester Meryana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Ucok Sky Khadafi, mengatakan, pemerintah seharusnya tidak membandingkan antara membeli atau menyewa untuk pesawat Kepresidenan. Menurut dia, pembandingan itu tidak tepat. "Logikanya itu nggak masuk gitu loh, antara sewa dan beli. Kalau sewa dan beli sama-sama kita rugi tentunya, sama-sama bukan hemat," ujar Ucok kepada Kompas.com, di sela-sela konferensi pers Tim Advokasi Koalisi APBN untuk Kesejahteraan Rakyat terkait pembelian pesawat Kepresidenan, di Jakarta, Minggu (19/2/2012).

Menurut Ucok, logika perbandingan beli dan sewa pesawat itu menyesatkan. Seharusnya perbandingan dilakukan dengan dasar merek pesawat yang berbeda tapi spesialisasinya sama. "Merek berbeda dengan spesialisasi sama dibandingkan, misal (pesawat) dari Boeing, PT Dirgantara Indonesia, dan Airbus dibandingkan," tambah dia.

Sementara, mengacu pada informasi Sekretariat Negara, menurut Ucok, keputusan pemerintah memilih pesawat 737-800 Boeing Business Jet 2 tidak masuk akal. Pemilihan pesawat Boeing tersebut, kata dia, tidak melalui tender melainkan atas sejumlah alasan teknis. Pertama, alasan operasional di mana pilot-pilot TNI AU lebih siap dan familiar dengan pesawat Boeing. Karena umumnya pesawat-pesawat yang digunakan penerbangan di Indonesia adalah dengan pesawat Boeing. Alasan kedua, maintenance fasilitas dan kemampuan maintenance di dalam negeri lebih banyak dan siap serta memiliki kapabilitas yang memadai dibandingkan maintenance pesawat merek lain.

Alasan lainnya yakni pesawat Boeing lebih banyak digunakan untuk penerbangan VVIP negara-negara di dunia. "(Alasan-alasan) ini gak masuk akal, padahal (pembelian pesawat) bisa murah (jika dengan merek lain)," pungkasnya.

Pemerintah telah memesan pesawat 737-800 Boeing Business Jet 2 untuk pesawat Kepresidenan. Pesawat ini sudah dibuat bahkan akan diantar pada Agustus 2013.

Sebelumnya, Kementerian Sekretariat Negara (Kemsesneg) menegaskan, pembelian pesawat Kepresidenan 737-800 Boeing Business Jet 2 seharga 91 juta dollar AS lebih efisien ketimbang mencarter pesawat komersil. Biaya carter pesawat pesawat Kepresidenan per tahun bisa 18 juta dollar AS atau setara dengan Rp 162 miliar.

Dalam 5 tahun, biaya carter dengan perhitungan kenaikan tarif 10 persen per tahun bisa mencapai 89,5 juta dollar AS. Kalau punya pesawat sendiri, maka penghematan dalam 5 tahun bisa 32.136.121 dollar AS. Rinciannya, membeli pesawat seharga 91.209.560 dollar AS, biaya perawatan dan operasional 36.533.357 dollar AS, biaya depresiasi 10.423.949 dollar AS. Jika ditotal biaya itu semua menjadi 138.166.867 dollar AS. "Namun, kami memiliki aset pesawat atau nilai buku sebesar 80.785.610 dollar AS. Dengan demikian, penghematan selama 5 tahun mencapai 32.136.121 dollar AS," sebut Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara, Lambock V Nahattands, di Kemsesneg, Jakarta, Kamis (9/2/2012).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com