Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nazaruddin Ancam Buka Kasus Lain Anas

Kompas.com - 03/02/2012, 10:52 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin mengancam akan membuka kasus lain Anas Urbaningrum jika Ketua Umum DPP Partai Demokrat itu tidak mengakui sejumlah hal yang ditudingkan Nazaruddin.

"Kalau dia (Anas) enggak ngaku-ngaku juga, perlu dibuka yang lain," kata Nazaruddin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat (3/2/2012).

Nazaruddin yang juga terdakwa kasus dugaan suap wisma atlet SEA Games itu mengaku tahu banyak soal Anas. Sejak 2006 hingga sebelum kasus ini menjeratnya, Nazaruddin hampir setiap hari bertemu Anas. Saat ditanya kasus apa lagi yang melibatkan Anas, Nazaruddin enggan mengungkapnya sekarang.

"Banyak bener (yang terkait Anas), wong saya hampir setiap hari sama Anas, tanya sopir saya, tanya tentang gimana saya, hampir tiap pagi sampai malam tuh bareng, selama tiga tahun berturut-turut," katanya.

Selama ini Nazaruddin kerap menuding Anas terlibat sejumlah kasus dugaan korupsi. Dia mengatakan Anas menerima uang Rp 50 miliar terkait proyek pembangunan pusat olahraga, Hambalang, Jawa Barat, dan mendapat uang Rp 80 miliar dari dua proyek PLN di Kalimantan dan Riau.

"Saya, sih, maunya dia (Anas) datang ke KPK, ngakuin, 'memang uangnya saya yang terima'. Itu, kan, pahlawan, contoh bagi republik ini," ucap Nazaruddin.

Belakangan, Yulianis saat bersaksi di persidangan mengungkapkan adanya aliran dana Permai Grup senilai Rp 150 juta kepada Anas Urbaningrum saat Kongres Partai Demokrat di Bandung pada 2010. Yulianis juga menyebut adanya dana Rp 100 juta ke Andi Mallarangeng, yang juga mencalonkan diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat.

Selain itu, Yulianis mengungkapkan adanya gelontoran uang Rp 30 miliar dan 5 juta dollar AS ke Kongres Partai Demokrat. Dalam kongres tersebut, Anas terpilih sebagai ketua umum. Nazaruddin juga mengatakan, kasus Anas ini, katanya, sekadar masalah personal yang tidak ada kaitannya dengan partai.

"Yang Anas sekarang bermasalah, Anas sekarang terlibat ini, kan, bukan Anas sebagai Partai Demokrat, Anas pribadi," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com