Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Lamban Merespons

Kompas.com - 27/01/2012, 06:01 WIB

MATARAM, KOMPAS.com — Lambannya respons Pemerintah Kabupaten Bima atas tuntutan pencabutan surat izin tambang oleh warga, Kamis (26/1/2012) siang, berbuntut tindakan anarki. Sekitar 10.000 pengunjuk rasa, kemarin, membakar habis Kantor Bupati Bima, Nusa Tenggara Barat.

Kepala Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Bima Aris Gunawan mengatakan, saat terjadi aksi tuntutan, Bupati Bima Ferry Zulkarnain tidak berada di kantor. Ferry dan pejabat lainnya tengah mengadakan pertemuan dengan anggota DPR di ruang VIP Bandara Salahudin, Bima. Aris tidak menduga akan terjadi peristiwa anarki itu meski sebelumnya ada kabar bahwa massa akan menginap di Kantor Bupati Bima.

Menurut Aris, Bupati Bima dengan segala konsekuensinya telah memenuhi tuntutan masyarakat, yaitu ditandai dengan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan (SK) Bupati Bima Nomor 188 tersebut selama setahun. SK No 188.45/357/004/2010 berisi perihal Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikantongi PT Sumber Mineral Nusantara untuk kegiatan eksplorasi pada lahan konsesi seluas 24.980 hektar.

”Sedangkan untuk mencabut SK itu harus melalui proses dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, warga menghendaki pencabutan SK dilakukan secepatnya,” kata Aris.

Kepala Sub-Bagian Pemberitaan Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Pemkab Bima Suryadin menambahkan, situasi makin panas dan pembakaran terjadi. Sekitar pukul 13.00, massa mulai merobohkan pagar besi di sebelah timur dan pengunjuk rasa juga membakar pos jaga satuan polisi pamong praja (satpol PP). ”Sebelum pembakaran terjadi, saya sempat mengunci pintu ruangan kerja, lalu meninggalkan kantor karena situasi sudah tidak aman lagi,” kata Suryadin.

Kamis malam, seluruh jajaran Pemkab Bima melakukan pertemuan guna menentukan langkah-langkah berikutnya, mencari solusi, dan menjaga situasi agar kondusif.

Terulang

Kerusuhan hari Kamis kemarin merupakan pengulangan kejadian unjuk rasa yang berubah menjadi kerusuhan di halaman Pelabuhan Sape, Bima, 24 Desember 2011. Saat itu jatuh korban tewas dua orang dan puluhan orang lainnya ditahan polisi. Kemarin, kompleks Kantor Bupati Bima, Nusa Tenggara Barat, di Jalan Soekarno-Hatta musnah dibakar massa yang diperkirakan berjumlah 10.000 orang.

Kantor Bupati serta sejumlah gedung kantor bagian dan dinas yang berada di dalam satu kompleks di Jalan Soekarno-Hatta Bima itu ludes terbakar, serta kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bima. Sejumlah sepeda motor dan kendaraan lain juga turut dibakar massa. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu. Bupati Bima Ferry Zulkarnain tidak berada di kantor saat kerusuhan terjadi.

Pengunjuk rasa datang secara bergelombang. Yang pertama massa datang dengan arak-arakan sepeda motor, dan gelombang berikut massa menggunakan mobil dan truk, yang berjumlah sekitar 200 kendaraan. Mereka semula berkumpul di kawasan Kecamatan Lambu, dan sekitar pukul 09.00 bergerak ke arah barat Bima dengan tujuan Kantor Bupati, yang berjarak sekitar 54 kilometer.

Keterangan polisi

Halaman:
Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

    Nasional
    Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

    Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

    Nasional
    Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

    Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

    Nasional
    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Nasional
    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Nasional
    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Nasional
    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com