Wahid Institute: Ada Skenario Penghancuran Kebebasan Beragama

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah pusat didesak segera mengambil alih dan menyelesaikan polemik Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin di Bogor, Jawa Barat. Pasalnya, kelompok penentang pembangunan Gereja dinilai semakin berani.

"Kalau pemerintah pusat terus mendiamkan dan tidak mengambil langkah-langkah sesuai koridor hukum, bukan tidak mungkin keadaan akan semakin memburuk," kata Rumadi, Koordinator Program The Wahid Institute melalui pesan singkat, Minggu (22/1/2012).

Rumadi menanggapi kembali terjadinya intimidasi terhadap jemaat GKI Yasmin pagi tadi oleh sekitar 70 orang. "Jemaat tak bisa lagi sekedar mengunjungi Gereja mereka. Bahkan, kegiatan ibadah mereka di salah satu rumah jemaat juga dikepung massa," kata dia.

Rumadi menyebut kelompok intoleran itu sengaja diorganisir untuk menimbulkan kekacauan dalam kehidupan beragama. Menurut dia, ada pihak yang sedang menyusun skenario untuk menjadikan persoalan GKI Yasmin sebagai ladang penghancuran jaminan konstitusi kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Selama ini, Rumadi menilai pemerintah tak serius menyelesaikan masalah GKI Yasmin. Hal itu terlihat dari tiga kali dibatalkannya rapat gabungan dengan Dewan Perwakilan Rakyat untuk membahas masalah itu.

"Persoalan GKI Yasmin sebenarnya sederhana jika semua pihak, terutama Walikota Bogor dan pemerintah pusat mengikuti keputusan Mahkamah Agung. Kalau putusan MA diabaikan oleh Walikota Bogor dan pemerintah pusat, maka negara ini tidak lagi bisa disebut negara hukum karena hukum telah dikangkangi kelompok-kelompok preman berjubah," kata Rumadi.

Rumadi menagih janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada pendeta GKI Papua dan PGI di Cikeas bahwa akan turun langsung menyelesaikan persoalan GKI Yasmin.

"Presiden, apa yang kau tunggu? Bawahan Anda, Walikota Bogor dan menteri-menteri terkait sudah nyata-nyata tak bisa menyelesaikan," pungkas dia.