Priyo: Kemenhan Kerap Sepihak

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Priyo Budi Santoso menilai Kementerian Pertahanan kerap melakukan langkah sepihak tanpa melibatkan DPR. Salah satunya terkait rencana pembelian tank Leopard bekas angkatan bersenjata Belanda.

"Padahal Komisi I setuju untuk meningkatkan kualitas alat-alat pertahanan kita. Tapi mereka secara sepihak saja, tidak memberikan rancangan yang cukup mengenai apa alutsista yang dibutuhkan," kata Priyo ketika dihubungi, Kamis (19/1/2012).

Menurut Priyo, jika sikap itu terus dilakukan, Kemenhan gagal untuk merumuskan modernisasi alutsista. Pihaknya pun tak akan mendukung pemerintah.

Untuk menyelesaikan polemik tank Leopard, lanjut Priyo, perlu ada pembicaraan intensif antara DPR dengan Kemenhan. Menurut dia, penolakan DPR beralasan. "Saya mendapat laporan PT Pindad memang sedang membuat tank yang tipe medium," katanya.

Sebelumnya, Komisi I menilai tank Leopard tidak cocok dengan kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Tank Leopard cocok untuk negara kontinental dengan daratan yang luas, seperti wilayah gurun pasir.

Parlemen Belanda

Priyo juga mengkritik penolakan anggota parlemen Belanda untuk menjual 100 tank Leopard ke Indonesia dengan mengkaitkan pelanggaran HAM di Indonesia. Priyo menilai pernyataan itu menunjukkan anggota parlemen Belanda tidak bersahabat.

"Mereka telmi (telat mikir) karena Indonesia sekarang sudah maju dalam hal demokrasi dan HAM. Mereka masih memakai kacamata pada era-era sebelumnya. Negara-negara Eropa dan bahkan Amerika menghargai proses demokrasi dan kemajuan HAM di Indonesia," kata Priyo.

"Pernyataan arogan dari anggota Parlemen Belanda semacam itu mengganjal sekali. Padahal, kita tahu justru ketika penjajah Belanda ke sini terjadi penodaan HAM yang luar biasa," pungkas Priyo.