JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie akan meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar memecat Sekretaris Jenderal DPR Nining Indra Saleh. Marzuki menilai, Nining tak layak menjabat Sekjen DPR.
Marzuki mengaku sudah berbicara dengan Sekretaris Kabinet Dipo Alam terkait masalah Nining. "Saya akan tempuh prosedur itu (pemecatan)," kata Marzuki di Kompleks DPR, Jumat (13/1/2012).
Marzuki menjelaskan, ada beberapa alasan dirinya meminta Nining dipecat. Pertama, kata dia, Setjen kerap melaksanakan proyek tanpa sepengetahuan atau konsultasi dengan pimpinan DPR. Terakhir, proyek renovasi ruang rapat Badan Anggaran senilai Rp 20,3 miliar.
Marzuki memberi contoh ketika dirinya diberikan komputer untuk ditaruh di ruang kerja pada awal tahun 2010. "Saya kaget. Ibu Sekjen, ini siapa yang minta? Kata Bu Sekjen, ini ada anggarannya. Padahal, di meja saya ada komputer. Kemudian saya ingatkan, 'Bu Sekjen, lain kali kalau beli barang apa pun untuk DPR harus dilaporkan ke pimpinan walaupun itu ada anggarannya," kata Marzuki.
Alasan lainnya, tambah Marzuki, ia banyak menerima pengaduan dari para vendor bahwa terjadi praktik KKN dalam proses tender proyek di DPR. Marzuki mengaku meneruskan semua pengaduan itu ke Nining. Namun, ucapnya, tak ada tindak lanjut dan penjelasan.
Kesalahan lainnya, lanjut politisi Partai Demokrat itu, Setjen tak mengindahkan program pemerintah tentang penggunaan produk dalam negeri. Salah satunya terlihat dari keputusan mengimpor ratusan kursi mahal untuk ruang rapat Banggar.
"Renovasi ruang Banggar sangat menyakitkan. Hanya kursi saja harus impor. Padahal, produksi dalam negeri tidak kalah bagusnya dengan harga yang jauh lebih murah," katanya.
Seharusnya, lanjut Marzuki, Sekjen tidak langsung menerima apa saja yang diinginkan oleh konsultan proyek. Semakin mahal biaya proyek itu, ucap dia, maka akan semakin mahal biaya konsultan.
"Saya sudah berkali-kali menyampaikan, 'Bu Sekjen, tolong bantu saya bekerja yang baik. Kalau ada hal-hal yang krusial yang kira-kira akan menimbulkan opini publik, tolong sampaikan ke saya. Saya tidak tahu hambatannya apa, beliau tidak pernah sampaikan ke saya," katanya.
"Selama ini saya diam. Kalau program itu benar, saya bela. Tapi kalau program itu menyakiti hati rakyat, tidak mengindahkan pesan pimpinan dan pemerintah, apa lagi yang kita pertahankan untuk orang seperti ini?" pungkas Marzuki.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.