Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Patrialis Akbar Apresiasi Sekber Mahkumjakpol

Kompas.com - 11/01/2012, 10:29 WIB
Susana Rita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar mengapresiasi pembentukan Sekretariat Bersama Mahkumjakpol yang berfungsi sebagai forum teknis untuk membahas persoalan-persoalan penegakan hukum yang dinilai masih berjarak dari rasa keadilan. Patrialis gembira, forum yang dibentuk pada masa kepemimpinannya itu dilanjutkan secara lebih serius.

”Saya memberi apresiasi dibentuknya Sekber tersebut sebagai tindak lanjut Mahkumjakpol. Selama ini yang kita lakukan adalah turun bersama ke provinsi bersama Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Mabes Polri,” ujar Patrialis, Rabu (11/1/2012).

Mahkumjakpol merupakan forum bersama antara MA, Kementerian Hukum dan HAM, Kejagung, dan Kepolisian yang dibentuk pada 4 Mei 2010. Nota kesepahaman mengenai forum tersebut ditandatangani di hadapan Presiden RI.

Pembentukan Mahkumjakpol ditindaklanjuti dengan pembentukan forum di tingkat provinsi dengan nama Dilkumjakpol (Pengadilan, Kementerian Hukum, Kejaksaan dan Kepolisian). Saat ini terdapat 28 Dilkumjakpol yang tersebar di berbagai daerah.

Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana mengungkapkan, Sekber Mahkumjakpol akan berkantor di Kementerian Hukum dan HAM. Sekber akan bertugas melakukan kajian terkait dengan kasus pidana ringan yang marak belakangan ini dan berupaya mencari solusi, baik jangka menengah maupun jangka panjang, melalui revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com