PKS: Sepantasnya Kapolri Diganti

JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera berharap agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera menentukan kepemimpinan Polri ke depan menyusul serangkaian kerusuhan dan bentrokan di sejumlah daerah selama kepemimpinan Jenderal (Pol) Timur Pradopo.

Hal itu dikatakan Ketua Kelompok Fraksi PKS di Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Aboe Bakar Al Habsyi pada acara refleksi akhir tahun 2011 Fraksi PKS di Jakarta, Rabu (28/12/2011).

"Layaklah Presiden segera berpikir ulang menentukan kepemimpinan Polri yang lebih baik. Berdasarkan penelitian selama 2011, sepantasnya Kapolri diganti," kata Aboe Bakar.

Menurut dia, masalah di sejumlah daerah selama ini salah satunya lantaran ketidakcakapan kepemimpinan Timur.

"Kepolisian memilukan. Deteksi (dini) polisi sangat kedodoran. Buktinya, kerusuhan-kerusuhan terjadi. Sebut saja insiden Cikeusik, Temanggung, Ambon, Bali, dan lain sebagainya," katanya.

Terakhir, terlihat dalam kasus pembubaran paksa aksi unjuk rasa di Pelabuhan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat. Polri, lanjutnya, seharusnya bertanggung jawab atas peristiwa yang menewaskan dua orang itu. Dia mengkritik pernyataan pihak Polri yang langsung menyebut tindakan itu sudah sesuai dengan prosedur.

"Mau bicara apa pun, gambar (video pembubaran di televisi) itu fakta bahwa polisi tidak sesuai protap," kata Aboe Bakar.

Seharusnya, tambah dia, Polri tidak boleh menggunakan Protap Nomor 1 terkait dengan penanganan hura-hara dengan senjata api. Protap itu, jelas dia, hanya digunakan ketika anarkis.

"Kenyataannya tidak ada aksi sadis, brutal, yang menimbulkan ketakutan saat itu," pungkasnya.