Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aparat Masih Jadi Ancaman Warga Papua

Kompas.com - 15/11/2011, 15:50 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Negara masih menjadi ancaman bagi warga Papua. Kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan aparat keamanan sejak tahun 1965 masih terjadi hingga saat ini sehingga menambah kebencian warga Papua terhadap Indonesia.

"Itu (kekerasan) disosialisasikan di honai-honai. Dulu kau punya bapak yang siksa tentara Indonesia. Itu terus ditanamkan. Makanya anak-anak muda sangat radikal dan anti Indonesia," kata Muridan S Widjojo, peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) seusai rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR di Komplek DPR, Selasa (15/11/2011).

LIPI dimintai penjelasan hasil penelitian terhadap permasalahan di Papua oleh Komisi I.

Muridan mengatakan, kekerasan yang dilakukan negara menjadi salah satu akar masalah dari konflik yang berkepanjangan di Papua. Kekerasan dan pelanggaran HAM itu, kata dia, tidak pernah dipertanggungjawabkan negara.

Dikatakan Muridan, LIPI telah menyusun daftar kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan aparat namun belum pernah dipublikasikan. Data itu dikumpulkan untuk kepentingan rekonsiliasi di Papua.

Selain kekerasan, Muridan menambahkan, pengintaian yang terlalu ketat oleh aparat terhadap warga Papua membuat warga merasa terintimidasi. Menurut dia, sikap aparat itu mesti segera dihentikan.

Anggota Komisi I Salim Mengga mengatakan hal senada. Berdasarkan pengalamannya ketika berkunjung ke Papua, aparat keamanan cenderung melakukan pendekatan militer dalam menyelesaikan masalah di Papua.

"Yang nembak satu orang. Tapi diturunkan ribuan pasukan, panser untuk mengamankan. Seharusnya kan tempat kejadian yang dilokalisir, bukan menambah pasukan," kata dia.

Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq mengatakan, masalah itu akan dibicarakan dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian dalam pertemuan selanjutnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
SYL Berkali-kali 'Palak' Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

SYL Berkali-kali "Palak" Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

Nasional
Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Nasional
Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

Nasional
Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Nasional
Waketum Golkar Ingin Tanya Airlangga Kenapa Bobby Akhirnya Masuk Gerindra

Waketum Golkar Ingin Tanya Airlangga Kenapa Bobby Akhirnya Masuk Gerindra

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com