Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hidayat: Tokoh Tua Jangan Jadi Capres

Kompas.com - 25/10/2011, 13:07 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid berharap agar para tokoh politik berusia tua tak maju lagi dalam Pemilihan Presiden 2014.

"Masa sudah uzur masih maju juga. Nanti baca pernyataan keliru-keliru kan malah jadi ketawaan dunia. Itu pasti tidak membantu dia untuk jadi pemimpin yang berwibawa," kata Hidayat di Komplek DPR, Selasa (25/10/2011).

Di sisi lain, Hidayat menilai, bagi PKS masih terlalu dini untuk membicarakan pencalonan Presiden pada Pemilu 2014. PKS baru akan bicara Capres ketika Undang-undang yang mengatur tentang pemilu maupun pemilu Presiden dan Wakil Presiden disahkan. "Ini masih terlalu dini. Bagi PKS ini agendanya masih terlalu lama untuk dibahas karena secara prinsip Undang-undang ini belum selesai dibahas," ucap Hidayat.

Hidayat mengatakan, pihaknya tentu harus melihat substansi UU tersebut terutama terkait ambang batas pencalonan Presiden. Jika PKS mampu melampaui ambang batas, kata dia, pihaknya tentu akan mencalonkan kadernya.

Untuk itu, mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu berharap, Komisi II DPR segera merampungkan pembahasan UU tersebut. "Kalau terlalu telat, tidak menjawab apa yang jadi harapan publik," ucapnya.

Bagi PKS, tambah anggota Majelis Syuro itu, pihaknya lebih baik mempersiapkan kader-kader muda. Meski demikian, ia tetap menghormati jika nantinya ada partai yang mengajukan calon berusia tua.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com