Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ah, Enggak Ada "Ngaruhnya" Menteri Baru

Kompas.com - 19/10/2011, 12:36 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Setelah melalui proses selama hampir empat pekan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya mengumumkan susunan Kabinet Indonesia Bersatu II yang baru. Sebanyak delapan menteri tergusur dari jabatannya, sementara empat menteri lainnya bergeser posisi.

Akankah susunan yang baru ini membawa perubahan? Apa harapan masyarakat terhadap para menteri baru? "Supaya kita lebih sejahtera," ujar Surono (52), seorang tukang ojek yang biasa mangkal di samping gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu (19/10/2011).

Sebagai rakyat kebanyakan, Surono tidak begitu peduli siapa-siapa saja menteri yang diganti ataupun digeser kementeriannya. Dia hanya peduli jika menteri yang baru dapat menurunkan harga-harga kebutuhan barang pokok.

"Bisa nurunin harga, beban rakyat supaya enteng, rakyat bisa ngurus anak-anak, ekonominya biar bisa dibagi-bagi sama anak-anak. Jangan kayak sekarang, sulit!" katanya.

Selama lebih-kurang 10 tahun narik ojek, Surono mengaku tidak pernah merasakan kesejahteraan. Harga-harga kebutuhan pokok terus melonjak, sementara penghasilannya tetap sehingga membuat Surono harus lebih prihatin.

"Sekarang susah, nyatanya, ramai ribut mulu, demo mulu, ekonomi susah, orang kecil susah, tukang ojek susah, zaman dulu cari kerjaan gampang, sekarang susah," ucapnya.

Meskipun mengaku tidak tahu siapa saja menteri yang diganti, Surono berharap agar menteri-menteri yang terlibat kasus korupsi turut dicopot. "Jangan rakyat dibohongi, maling-malingnya itu cepat diselesaikan, jangan maling teriak maling," kata dia.

Harapan senada datang dari Riko (26), petugas keamanan yang bekerja di KPK. Namun, Riko pesimistis susunan kabinet yang baru dapat lebih baik daripada sebelumnya. "Menurut saya sama saja, orang-orangnya itu-itu saja. Indonesia buat menteri ini, menteri itu selalu tidak sesuai dengan kemampuannya," ujarnya.

Riko yang biasa mengawal pemeriksaan-pemeriksaan di KPK itu merasa heran dengan keputusan Presiden yang tidak mencopot Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar serta Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng.

"Kayak Muhaimin dan Menpora, kok malah enggak di-reshfulle?" tanya dia.

Seperti diketahui, Muhaimin dan Andi pernah menjalani pemeriksaan di KPK terkait kasus dugaan suap pejabat Kemnakertrans dan kasus wisma atlet.

Berbeda dengan Surono dan Riko, Deni (30), pengelola rumah makan Padang, enggan berharap. "Ah, enggak ada ngaruhnya menteri baru," katanya.

Deni yang sering menonton berita di televisi itu mengkritisi proses perombakan kabinet kali ini. "Milih menteri kok kayak milih Indonesian Idol?" ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com