Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasil "Reshuffle" yang Antiklimaks

Kompas.com - 18/10/2011, 23:12 WIB
M.Latief

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II dinilai antiklimaks. Reshuffle dianggap tidak memberikan apa yang ditunggu-tunggu dan diharapkan masyarakat, yaitu keberanian sikap Presiden untuk memberhentikan menteri-menteri yang kurang berprestasi dan diragukan integritasnya.

Demikian diungkapkan Hetifah Sjaifudian, anggota Komisi X DPR dari Fraksi Golkar menyoroti adanya menteri/wakil menteri (wamen) yang digeser, terutama di tubuh Kementerian Pendidikan Nasional. Ia mengatakan, pengangkatan dua wamen di Kemdiknas berpotensi menjadikan penugasan tumpang tindih dan memperlambat pengambilan keputusan.

"Padahal, masalah utama di Kemdiknas adalah efektifitas pengambilan keputusan. Penyatuan bidang pendidikan dan kebudayaan memang diharapkan demikian ke depannya, tapi saat ini terlalu terburu-buru dan kurang matang persiapannya, karena akan berkonsekuensi pada restrukturisasi organisasi dan anggaran," kata Hetifah dihubungi KOMPAS.com, Selasa (18/10/2011) malam.

Ia mengaku khawatir dengan perubahan tersebut. Menurutnya, Kemdiknas kehilangan aset seorang wamen yang sangat kompeten dan menguasai bidangnya, yaitu Fasli Jalal. Ia mengatakan, walaupun posisi Fasli telah diganti dengan dua wamen, kedua penggantinya itu memiliki latar belakang dan pengalaman yang secara tdk langsung berhubungan dengan birokrasi dan kebijakan.

"Lembaga ini kan baru saja melakukan restrukturisasi dan sekarang harus ditata kembali. Banyak hal yang akan tidak kondusif untuk mereformasi kebijakan pendidikan maupun internal di Kemdiknas, karena mereka akan sibuk dengan penyusunan organisasi dan anggaran," ujar Hetifah.

Seperti diketahui, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional Musliar Kasin untuk menempati jabatan baru sebagai Wakil Menteri Pendidikan Nasional dan Wiendu Nuryanti sebagai Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Kebudayaan. Sebelumnya, Menteri Pendidikan Nasional M Nuh telah didampingi seorang wakil, yaitu Fasli Jalal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

    PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

    Nasional
    Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

    Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

    Nasional
    Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

    Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

    Nasional
    Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

    Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

    Nasional
    PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

    PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

    Nasional
    Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

    Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

    Nasional
    KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

    KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

    Nasional
    Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

    Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

    Nasional
    Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

    Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

    Nasional
    Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

    Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

    Nasional
    Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

    Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

    Nasional
    Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

    Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

    Nasional
    Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

    Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

    Nasional
    Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

    Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

    Nasional
    Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

    Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com