Semua DPD Golkar Dukung Ical Menjadi Capres

BALIKPAPAN, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar di 33 provinsi sepakat mengusung Aburizal Bakrie alias Ical sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden 2014. Adapun kandidat pendamping Aburizal diserahkan kepada Aburizal untuk memilih. Sikap DPD-DPD tersebut akan disampaikan ke rapat pimpinan nasional Golkar, akhir bulan ini.

Mengenai siapa pendamping Ical, sudah ada beberapa pendapat dari masing-masing DPD, tetapi mereka belum memikirkan saat ini juga. Kepala Staf TNI AD Jenderal Pramono Edhie Wibowo juga muncul sebagai salah satu figur untuk dipertimbangkan, tetapi sejauh ini kepastian figur tersebut belum menjadi sikap resmi DPD-DPD.

Demikian diungkapkan sejumlah ketua DPD Golkar seusai menggelar pertemuan tertutup di Hotel Grand Senyiur, Balikpapan, Kalimantan Timur, Sabtu (15/10/2011). Pertemuan silaturahim yang digagas dan dibiayai sendiri oleh pimpinan DPD-DPD Golkar tingkat provinsi itu dihadiri 30 ketua DPD Golkar provinsi, minus Sumatera Selatan, Riau, dan Bangka Belitung (Babel) yang pamit. Meskipun demikian, ketiga DPD tersebut telah sepakat mengenai pengusungan nama Ical.

Ketua DPD Golkar Sulawesi Tenggara Ridwan Bae mengutarakan, seluruh DPD Golkar tingkat provinsi menyimpulkan bahwa Aburizal adalah figur yang sangat pantas dan mampu mengendalikan bangsa. ”Ical-lah yang terbaik. Kami menyakini kemampuan Ical mengatasi masalah bangsa. (Nama) Ical akan kami bawa ke Rapimnas Golkar, akhir bulan ini,” ujar Ridwan.

Mukmin Faisyal, Ketua DPD Golkar Kaltim, mengatakan, ditetapkannya Ical bukan berarti melawan mekanisme partai. Sikap DPD-DPD itu akan disampaikan ke Ical. ”Kami mendesak mekanisme selanjutnya, yakni survei dilakukan,” kata Mukmin.

Tentang nama Jenderal Pramono Edhie sebagai kandidat pendamping Ical, sejauh ini merupakan sikap DPD Golkar Kaltim, belum menjadi sikap semua DPD. Namun, nama Pramono akan dimasukkan menjadi pertimbangan. ”Sekarang, nama-nama (kandidat pendamping Ical) masih dalam penimbangan-penimbangan,” ujar Gandung Pardiman, Ketua DPD Golkar Daerah Istimewa Yogyakarta.

Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti, di Jakarta, sebelumnya mengatakan, pemimpin yang kuat, bervisi jelas, dan berani mengambil keputusan bisa muncul dari kelompok mana saja, baik militer maupun sipil.

Namun, dia menjelaskan, masyarakat tidak perlu terjebak dalam tipologi kepemimpinan berdasarkan kelompok militer dan sipil. Sebagai pemimpin, baik sipil maupun purnawirawan, haruslah bersikap tegas dan disiplin. Ketegasan dan kedisiplinan tidak hanya melekat pada TNI, tetapi juga pada semua orang.

Selama ini, TNI dianggap disiplin dan tegas hanyalah konstruksi sosial yang dibangun Orde Baru. Padahal, faktanya tidak begitu. Ini yang selalu dipakai untuk kepentingan politik kelompok-kelompok tertentu yang menempatkan militer lebih berkualitas daripada sipil demi menutupi kepentingan kekuasaan dan uang. ”Negara ini harus dipimpin oleh orang-orang yang berkualitas, punya integritas, dan profesional,” katanya.

Tentang Ical yang selalu dikaitkan dengan lumpur Lapindo, menurut sejumlah ketua DPD Golkar, harus diluruskan. Ical sudah melakukan jauh melebihi kewajibannya. Bahkan kekayaan pribadi dan keluarga Ical pun dikeluarkan, yang jumlahnya sekitar Rp 8 triliun. (PRA/IAM)