Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW Laporkan Dugaan Korupsi Kehutanan Rp 9,1 T

Kompas.com - 26/09/2011, 19:38 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyelidikan serius terhadap indikasi dugaan korupsi kehutanan di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Hasil penelitian ICW bersama Save Our Borneo (SOB) dan Kontak Rakyat Borneo (KRB) menunjukkan adanya kerugian negara senilai Rp 9,1 triliun akibat praktek konversi dan alih fungsi kawasan hutan ilegal di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.

"Sejauh ini kami baru melakukan penelusuran pada empat kabupaten, ini melibatkan 22 perusahaan dengan kerugian negara Rp 9,1 triliun. KPK harus bekerja lebih jauh untuk turun ke lapangan dan menemukan pelaku lain yang jauh lebih besar," ujar Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Febridiansyah di gedung KPK Jakarta.

ICW melaporkan hasil penelitiannya tersebut ke KPK. Febri menjelaskan, di Kalimantan Barat setidaknya terdapat tujuh perusahaan yang diduga melakukan penebangan kayu tanpa izin demi kepentingan bisnis kelapa sawit di daerah Sambang, Kepatang, dan Bengkayan. Akibatnya, negara diduga merugi Rp 1,15 triliun.

Hal serupa terjadi di Kalimantan Tengah. Hanya saja, kata Arie, modus penyelewengannya berbeda. Di Kabupaten Seruyan, Kaltim, oknum pejabat berinisial DA diduga membentuk perusahaan-perusahaan boneka untuk memberi izin lokasi kepada perusahaan-perusahaan tertentu.

Jika ditelusuri lebih jauh, lanjut Arie, perusahaan-perusahaan boneka tersebut memiliki afiliasi dengan oknum pejabat tersebut. Total setidaknya ada 15 perusahaan yang dibentuk dan mengelola 211.580 hektar wilayah Seruyan secara ilegal.

Dia melanjutkan, selain mengobral izin kepada pihak terafiliasi, pejabat DA diduga memberikan izin lokasi pada kawasan-kawasan yang seharusnya tidak dapat dijadikan areal perkebunan tanpa izin pelepasan kawasan hutan terlebih dahulu. Perbuatan pejabat DA itu dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. "Estimasi kerugian akibat korupsi di Kalimantan Tengah Rp 7,9 triliun," tukas Arie.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com