Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nazaruddin Gugat KPK dan Menufandu

Kompas.com - 22/09/2011, 23:40 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Tak hanya mendatangi Mabes Polri, Nazaruddin juga mengutus tim kuasanya ke Pengadilan Negeri Jalarta Selatan pada Kamis (22/9/2011). Nazaruddin bermaksud menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Duta Besar Indonesia untuk Kolombia Michael Menufandu.

Gugatan itu dilayangkan karena Nazaruddin menilai keduanya melanggar prosedur dalam penyitaan tas hitam miliknya saat penangkapan di Kolombia. "Kami mengajukan praperadilan terhadap KPK dan turut termohon mantan Duta Besar Indonesia untuk Kolombia Michael Menufandu atas tidak sahnya penyitaan yang dilakukan pada tas hitam milik Nazaruddin," ujar kuasa hukum Nazaruddin, Afrian Bondjol, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Menurut Afrian, tas hitam milik mantan politisi Partai Demokrat itu berisi dua ponsel Blackberry, dua ponsel Nokia, tiga flashdisk, satu jam tangan, satu dompet merek LV, sebuah CD, satu tiket elektronik dari Cartagena ke Bogota, serta empat lembar print out laporan keuangan Partai Demokrat yang berhubungan dengan kongres. Tas tersebut juga berisi uang dan berlian bernilai lebih dari 20.000 dollar AS.

Saat diterima KPK, sejumlah barang tersebut tidak ditemukan dalam tas. Barang yang dinyatakan hilang adalah tiga flashdisk dan sebuah CD yang sangat penting karena berisi rekaman CCTV komisioner KPK, Chandra Hamzah, menerima sejumlah uang dari pengusaha.

"Silakan ditanyakan ke KPK, di mana mereka hilangkan barang bukti. Kita sudah daftarkan praperadilan, kita minta pertanggungjawaban mereka," ujar Afrian.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

    Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

    Nasional
    Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

    Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

    Nasional
    Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

    Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

    Nasional
    Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

    Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

    Nasional
    Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

    Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

    Nasional
    Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

    Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

    Nasional
    Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

    Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

    Nasional
    Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

    Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

    Nasional
    Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

    Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

    Nasional
    Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

    Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

    Nasional
    Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

    Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

    Nasional
    Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

    Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

    Nasional
    Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

    Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

    Nasional
    'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

    "Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

    Nasional
    Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

    Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com