Komisi I Bingung Penggunaan Anggaran Rp 443 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com —  Komisi I DPR yang menjadi mitra pemerintah di sektor pertahanan negara kebingungan dengan penggunaan anggaran pengadaan alat utama sistem persenjataan atau alutsista yang dialokasikan pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp 443 miliar.

Mereka merasa tidak mendapatkan laporan rinci atas penggunaan dana yang bersumber dari pinjaman tahun 2010 itu. "Masalah ini perlu ditanyakan Komisi I DPR ke Kementerian Pertahanan. Kami juga ingin mengetahui apakah itu sudah disetujui Komisi I DPR," ujar anggota Komisi I dari Fraksi Partai Golkar, Enggartiasto Lukita, di Jakarta, Senin (19/9/2011), saat berbicara dalam Rapat Kerja antara Komisi I DPR dan Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati.

Menurut Anny, anggaran Rp 443 miliar itu tergolong dana yang tidak habis terpakai pada tahun 2010 sehingga diluncurkan pemakaiannya pada 2011. Dana ini berasal dari pinjaman yang diperoleh pada tahun 2010 sebesar Rp 800 miliar.

"Namun, anggaran Rp 443 miliar itu tidak ada dalam pembahasan APBN-P 2011 dengan Badan Anggaran. Oleh karena itu, saya minta dipastikan lagi oleh Komisi I DPR, apakah dana Rp 443 miliar itu sama dengan catatan Kementerian Pertahanan dengan Komisi I DPR," ujarnya.

Sebelumnya, pada tahun 2010, TNI mendapatkan pinjaman dari bank-bank nasional senilai Rp 800 miliar. Dari jumlah itu, sebanyak Rp 600 miliar di antaranya diperoleh dari Bank Negara Indonesia (BNI 46). Sisanya didapat dari bank-bank nasional lainnya.

Pinjaman tersebut untuk melengkapi kebutuhan senjata serbu standar pasukan TNI, yakni jenis SS1 dan SS2 varian terakhir. Keduanya produksi PT Pindad. TNI AL juga membeli kapal patroli berukuran 40-60 meter yang diproduksi perusahaan swasta di Banyuwangi, Jawa Timur.