Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pria Ini Nekat Menyayat Jidatnya di Gedung KPK

Kompas.com - 15/09/2011, 15:37 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Seorang pria bernama Arifin Wardianto (54), yang mengaku berasal dari Anti Korupsi Independen Yogyakarta, nekat menyayat jidatnya dengan cutter hingga bercucuran darah di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (15/9/2011) siang.

Aksi nekat Arifin dimulai dengan merantai kakinya lebih dulu sambil duduk di anak tangga lobi Gedung KPK. Sontak saja wartawan langsung berkerumun. Tak lama kemudian, pria bertubuh gempal itu langsung berkoar-koar.

"Aku ini Arifin Wardianto, yang namanya revolusi itu mahasiswa tidak perlu berkoar-koar," seru Arifin.

"Nih, mau lihat yang namanya revolusi. Revolusi KPK harus dengan darah, ini yang namanya revolusi," lanjut Arifin sambil menyayat jidatnya dengan cutter yang diambil dari saku kemejanya.

Begitu darah segar mulai mengucur dari jidatnya, Arifin lantas menyekanya dengan telapak tangan yang kemudian dipeperkan ke kemeja putihnya. Sebelum aksi nekatnya semakin menjadi, aparat keamanan langsung merampas cutter yang masih digenggam erat Arifin.

Kehadiran Arifin pada siang itu di KPK untuk melaporkan dugaan pengambilan tanah negara untuk Hotel Tentrem Yogyakarta. Hotel Tentrem, yang saat ini dalam proses pembangunan, telah menempati tanah hak pakai bekas Hotel Mustokoweni dan hak pakai seorang dokter dengan luas tanah kira-kira 5.550 meter persegi. Tanah itu terletak di tepi Jalan AM Sangaji dan sebagian lagi di Kelurahan Cokrodiningratan, JT.2.129., Kecamatan Jetis, Yogyakarta.

Dalam rilis yang diedarkan Arifin, tanah negara yang dimaksudnya telah ditempati 25 kepala keluarga dengan areal luas lahan tanah kira-kira 9.000 meter persegi yang terletak berdampingan di sebelah timur hotel tersebut.

Jauh sebelumnya, Arifin juga sempat melakukan aksi memborgol diri di pintu masuk Gedung KPK akibat geram dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memenangkan Anggodo Widjojo, terdakwa perkara percobaan suap pimpinan KPK, dalam gugatan praperadilan Bibit-Chandra pada 21 April 2010 silam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com