Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ganti Menteri yang Tersangkut Korupsi

Kompas.com - 07/09/2011, 23:03 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didesak untuk segera mengganti anggota Kabinet Indonesia Bersatu II yang diduga tersangkut kasus korupsi.

Langkah ini penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sekaligus mendorong kinerja kementerian menjadi lebih efektif.  

Desakan disampaikan Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Indri D Dyah Saptaningrum, di Jakarta, Rabu (7/9/2011). Dia merespons niat Presiden Yudhoyono yang ingin mengoreksi kinerja kementerian di Kabinet Indonesia Bersatu II.  

Menurut Indri Saptaningrum, Presiden Yudhoyono semestinya bersikap lebih tegas dan berani. Sudah berkali-kali Presiden mengeluhkan sebagian instruksinya yang tidak dijalankan kabinet pemerintahan, tetapi tidak mengambil tindakan apa-apa, bahkan hanya marah-marah.

Ini semakin membenarkan kecurigaan publik bahwa menteri-menteri memang dipilih sebagai bagian dari kesepakatan politik di antara partai-partai anggota koalisi pendukung pemerintah.  

"Bangsa ini tidak menginginkan pemimpin yang kerjanya mengeluh dan marah-marah. Di tengah kinerja kabinet yang rendah, Presiden jangan terlalu banyak menimbang, melainkan harus lebih tegas merombak kabinet," katanya.  

Jika harapan itu tidak juga segera dipenuhi, lanjut Indri, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kian menurun. Pada saat yang bersamaan, sistem kerja birokrasi pemerintahan juga akan semakin merosot. Jika semua itu terjadi, kemungkinan akan muncul letupan kekecewaan yang besar dari masyarakat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com