Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ganti Menteri yang Tersangkut Korupsi

Kompas.com - 07/09/2011, 23:03 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didesak untuk segera mengganti anggota Kabinet Indonesia Bersatu II yang diduga tersangkut kasus korupsi.

Langkah ini penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sekaligus mendorong kinerja kementerian menjadi lebih efektif.  

Desakan disampaikan Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Indri D Dyah Saptaningrum, di Jakarta, Rabu (7/9/2011). Dia merespons niat Presiden Yudhoyono yang ingin mengoreksi kinerja kementerian di Kabinet Indonesia Bersatu II.  

Menurut Indri Saptaningrum, Presiden Yudhoyono semestinya bersikap lebih tegas dan berani. Sudah berkali-kali Presiden mengeluhkan sebagian instruksinya yang tidak dijalankan kabinet pemerintahan, tetapi tidak mengambil tindakan apa-apa, bahkan hanya marah-marah.

Ini semakin membenarkan kecurigaan publik bahwa menteri-menteri memang dipilih sebagai bagian dari kesepakatan politik di antara partai-partai anggota koalisi pendukung pemerintah.  

"Bangsa ini tidak menginginkan pemimpin yang kerjanya mengeluh dan marah-marah. Di tengah kinerja kabinet yang rendah, Presiden jangan terlalu banyak menimbang, melainkan harus lebih tegas merombak kabinet," katanya.  

Jika harapan itu tidak juga segera dipenuhi, lanjut Indri, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kian menurun. Pada saat yang bersamaan, sistem kerja birokrasi pemerintahan juga akan semakin merosot. Jika semua itu terjadi, kemungkinan akan muncul letupan kekecewaan yang besar dari masyarakat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com