Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Antasari: Harusnya Saya Bebas

Kompas.com - 06/09/2011, 20:45 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Terpidana kasus pembunuhan Direktur PT Rajawali Putra Banjaran Nasrudin Zulkarnaen, Antasari Azhar, berharap dibebaskan setelah pengajuan peninjauan kembali perkaranya.

Dalam pengajuan memori peninjauan kembali (PK), Antasari mengajukan tiga bukti baru dan catatan 28 kekhilafan hakim dalam menangani sidangnya. Ini ia harapkan dapat dipertimbangkan majelis hakim untuk menerima PK tersebut.

"Menyatakan sejak awal bahwa pemohon PK, Antasari Azhar, secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Membebaskan terpidana atau setidak-tidaknya dilepaskan dari tuntutan hukum," kata Antasari dalam dokumen memori PK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (6/9/2011).

Seusai sidang, Antasari menyatakan optimismenya untuk bisa bebas karena ia merasa tak bersalah dalam kasus tersebut. "Saya dari awal optimis. Jujur saja, sejak di PN harusnya saya bebas," ujarnya.

Menurut Antasari, selama ini ia berdiam diri menanggapi tudingan miring atas dirinya, tetapi ia sangat yakin kebenaran atas kasusnya akan segera terungkap. "Sejak awal saya mengatakan sudah saya lihat berapa banyak komentar. Saya diam. Saya orang Muslim. Semoga nanti waktu yang menjawab. Kebenaran tidak akan bisa ditutup-tutupi. Kesadaran tidak ada yang memaksa. Saya dan keluarga almarhum berupaya untuk membongkar ini semua," katanya.

Antasari juga meminta agar pengadilan mempertimbangkan mengembalikan barang bukti kepada yang berhak. Selain itu juga merehabilitasi nama baik, harkat, dan martabat Antasari. Tanggungan biaya perkara ini juga diminta dibebankan kepada negara. "Apabila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya," tuturnya.

Istri Antasari, Ida Laksmiwati, mengungkapkan hal yang sama mengenai keadilan untuk sang suami. "Semoga hakim membuka hati terhadap apa yang telah diutarakan Pak Antasari," kata Ida yang turut hadir dalam persidangan tersebut.

Sejumlah tokoh dari kalangan politisi dan masyarakat awam ikut memberikan dukungan kepada Antasari dalam sidang tersebut. Ida mengucapkan terima kasih atas dukungan yang besar dari masyarakat, tokoh masyarakat, ataupun keluarga almarhum Nasrudin.

"Saya berterima kasih atas dukungan masyarakat yang besar. Tanpa masyarakat pasti kami tidak dapat mengumpulkan bukti-bukti. Saya menyambut dengan terbuka juga dukungan dari keluarga almarhum Nasrudin. Mereka sudah sejak lama mendukung kami," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

    Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

    Nasional
    Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

    Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

    Nasional
    Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

    Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

    Nasional
    Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

    Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

    Nasional
    Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

    Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

    Nasional
    Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

    Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

    Nasional
    Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

    Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

    Nasional
    Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

    Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

    Nasional
    Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

    Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

    Nasional
    PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

    PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

    Nasional
    Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

    Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

    Nasional
    WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

    WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

    Nasional
    Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

    Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

    Nasional
    Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

    Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

    Nasional
    Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

    Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com