Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengiriman TKI, Bisnis Menggiurkan...

Kompas.com - 25/06/2011, 17:56 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Banyak pihak yang berkepentingan terhadap pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Arab Saudi. Pasalnya, pengiriman TKI ke Arab Saudi telah dijadikan bisnis oleh berbagai pihak tanpa memperhatikan pekerja.

"Ini bisnis migrasi. Meninggalkan Arab Saudi adalah meninggalkan harta benda, meninggalkan bisnis yang berkelimpahan. Saya kira banyak pihak berkepentingan," kata Wahyu Susilo, analis Kebijakan Publik Migrant Care, saat diskusi di Jakarta, Sabtu (25/6/2011).

Wahyu merujuk pada hasil penelitian Sulistyowati Irianto, Ketua Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia, tentang pengiriman TKI ke Arab Saudi. Sulistyowati meneliti pusat pengiriman TKI ke Arab Saudi di daerah Condet, Jakarta Timur.

Sulistyowati menjelaskan, ada ratusan agen pengerah TKI di Condet. Selain itu, berdiri pula segala usaha pendukung pengerah TKI seperti jasa pengiriman barang, travel, atau kantor hukum. Para pemilik agen, kata dia, mayoritas adalah warga keturunan Arab.

"Sejak dari perekrutan, yang menentukan mereka (TKI) pergi atau tidak adalah broker kampung. Jangan heran kalau broker kampung itu antara lain adalah para ustaz yang menjanjikan surga di tanah Arab. Mereka sangat terkejut karena bayangan mereka tentang tanah harapan itu sama sekali tidak sesuai dengan harapan," kata Sulistyowati.

Menurut Sulistyowati, TKI kerap sangat dirugikan dengan adanya perubahan kontrak sepihak oleh agen penyalur dan majikan. Sebelum diberangkatkan, calon TKI dibuatkan kontrak yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI.

"Sampai di sana ada kontrak baru yang harus ditandatangani. Lalu ada kontrak lain yang pekerja tidak dilibatkan, yaitu kontrak yang dibuat agensi dengan majikan. Itu salah satunya mengatur besarnya gaji. Yang diterima bisa setengah upah minimum di sana," tutur Sulistyowati.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

    Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

    Nasional
    Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

    Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

    Nasional
    Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

    Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

    Nasional
    Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

    Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

    Nasional
    Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

    Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

    Nasional
    Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

    Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

    Nasional
    Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

    Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

    Nasional
    Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

    Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

    Nasional
    Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

    Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

    Nasional
    “Oposisi” Masyarakat Sipil

    “Oposisi” Masyarakat Sipil

    Nasional
    Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

    Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

    Nasional
    Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

    Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

    Nasional
    Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

    Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

    Nasional
    Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

    Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com